Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kenakan Seragam Komcad, Gubernur Zainal Ikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Kepala daerah yang ikut retret.
Kepala daerah yang ikut retret.

MAGELANG - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum menjadi salah satu kepala daerah yang mengikuti retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.


Advertisement

Pelaksanaan retreat tersebut wajib diiikuti oleh seluruh kepala daerah baru dilantik Presiden RI pada Kamis (20/2/2025) lalu.

Gubernur mengaku percaya diri. Menurutnya, dirinya tak asing dengan nuansa pendidikan Akmil lantaran ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

“Makanya saya cukup akrab dengan nuansa pendidikan Akmil, karena sebelumnya saya juga merupakan bagian dari AKABRI sebelum dipisah menjadi TNI-Polri,” jelasnya.

Advertisement

Tampak terlihat orang nomor 1 di Kaltara ini mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna loreng hijau, yang terdiri dari topi, baju, celana taktis, dan sepatu.

Adapun pendidikan Akmil sendiri bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan wawasan strategis, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola pemerintahan, penguatan karakter dan ketahanan mental pemimpin daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah wajib mengikuti retreat atau pembekalan karena tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Padahal, hal itu sangat krusial karena pemerintah daerah akan ikut serta dalam pengelolaan APBD yang nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.

Advertisement

“APBN kita itu Rp 3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp 1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional. Enggak semua kepala daerah itu paham juga,” ujar Bima Arya

Bima mengungkapkan, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.(dkisp)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer