PUPR-Perkim Kaltara Hanya Alokasikan Rp 3 Miliar untuk Jalan Perbatasan

“Selain mengatasi keluhan masyarakat, penanganan ini akan disertai pencetak kunjungan ke kampung terdampak. Untuk memantau kondisi langsung di lapangan. Mayoritas ruas jalan perbatasan masih berupa jalan tanah yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca,” terang Helmi.

Ketika musim hujan, kondisi tanah yang tidak stabil menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi tergenang air sehingga tidak fungsional. Kondisi ini menjadi kendala utama yang selalu dihadapi, meskipun anggaran untuk pemeliharaan rutin sudah disediakan setiap tahunnya.

Dari total panjang jalan yang mencapai 80 km, sekitar lima paket anggaran telah disalurkan untuk perbaikan jalan. “Sejauh ini, anggaran yang kami keluarkan berkisar Rp 5 miliar, dengan jumlah pengerjaan 20-23 paket jika dihitung secara keseluruhan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Malinau Ibau Ala mengungkapkan, kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Apau Kayan sangat menyulitkan akses masyarakat.

Jalan yang melintasi kawasan PT Sumalindo, yang berada di bawah kewenangan pusat, tidak terpelihara dengan baik. “Melihat kondisi di Apau Kayan, jalan sangat sulit dilalui. Dulu, setelah PT Sumalindo membuka akses untuk masyarakat. Perjalanan dari Long Bagun ke Sungai Bo, Mahak Baru hanya memakan waktu sekitar 5 jam. Namun, saat ini, waktu tempuh bisa mencapai 4 sampai 5 hari. Bahkan kadang sampai 1 atau 2 minggu jika jalan tidak tembus,” ujarnya.

Menurut dia, permasalahan ini semakin diperparah adanya pembagian kewenangan yang kompleks antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten.

Sebagian wilayah perbatasan seperti yang melintasi kawasan PT Sumalindo masih berada di bawah kendali pusat, sehingga perawatannya tidak optimal. Meski demikian, Ibau Ala menilai, peningkatan agregat jalan yang ada sudah dianggap luar biasa.

“Tak perlu jalan itu mulus sempurna, yang penting bisa dilewati, khususnya untuk kendaraan roda empat. Yang kami harapkan minimalisasi titik-titik kubangan yang menghambat. Karena satu titik kubangan saja bisa membuat mobil terjebak selama 2-3 hari,” ujarnya.

Ia menegaskan titik-titik kubangan parah di jalur yang masuk kawasan PT Sumalindo sudah mencapai puluhan lokasi. Sehingga mengakibatkan keterlambatan distribusi material dan sembako ke masyarakat.

Upaya perbaikan infrastruktur ini diharapkan dapat segera direspons pihak terkait. Agar akses di wilayah perbatasan Malinau, khususnya di Apau Kayan, dapat kembali optimal dan mendukung mobilitas. Serta distribusi logistik bagi masyarakat setempat.

“Harapan kami agar infrastruktur perbatasan ini mendapatkan perhatian serius. Perbaikan yang memadai akan memudahkan akses keluar masuk wilayah. Dalam mendukung perekonomian lokal dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu,” pintanya. (fai/uno)