Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengatur penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang menjadi jatah Kaltara.
Kepala Bapenda Kaltara, Tomy Labo mengatakan, saat ini pihaknya masih proses untuk mengatur regulasi terkait penggunaan BBM subsidi tersebut. Ini dinilai penting karena setiap kebijakan daerah itu harus disetuji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Teramsuk kabupaten/kota juga harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan itu, karena SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) itu adanya di kabupaten/kota,” ujat Tomy kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (23/3/2025).
Jika nanti sudah ada regulasinya, kendaraan yang menggunakan plat nomor polisi di luar KU akan dirahkan untuk menggunakan BBM industri. Karena BBM subsidi itu dialokasikan khusus untuk kendaraan di masing-masing daerah, termasuk di Kaltara.
Dalam hal ini, penetapan kuota BBM subsidi itu dilakukan berdasarkan data kendaran yang dikeluarkan di daerah tersebut. Artinya, kuota untuk di Kaltara itu diberikan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dikeluarkan di Kaltara.
“Itu nanti regulasinya bisa dalam bentuk peraturan gubernur (pergub). Ini sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022,” sebutnya. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!