Divonis Bersalah dalam Kasus Korupsi, Bekas Direktur dan Bendahara RSUD Nunukan Bakal Dipecat Tidak Hormat

Itu dipastikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, H. Surai, ketika ditanyakan status kedua ASN tersebut, menyusul telah divonisnya kedua mantan pejabat RSUD Nunukan tersebut.

“Jelas sanksinya kalau untuk kasus korupsi itu ada PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan berapapun vonis yang dijatuhkan hakim, sanksinya tetap PTDH,” ujar Surai ketika dikonfirmasi.

Surai mengaku, sejauh ini pihaknya belum menerima salinan putusan dari pengadilan. Skemanya, setelah ada salinan putusan dari pengadilan yang memvonis, pihaknya setelah itu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI untuk ditindaklanjuti.

Dan untuk penjatuhan sanksi tersebut pun, akan dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari BKN RI. Meski begitu, Surai mengaku, tidak ada keringanan lagi bagi sanksi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“ASN kalau sudah terbukti kasus korupsi, maka sanksinya hanya satu saja, yakni sanksi berat PTDH,” tambah Surai. Disisi lain, Surai menjelaskan, saat ini status dua ASN yang terjerat kasus korupsi tersebut, telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak kasus tersebut diperiksa di kejaksaan. Namun, untuk kelanjutan pastinya, pihaknya masih harus menunggu salinan putusan dari pengadilan yang nantinya akan langsung diteruskan ke BKN.

Sebelumnya, dr. Dulman dan Nurhasanah divonis majelis tipikor Samarinda, masing-masing 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa masa penahanan. Kedua terdakwa dalam amar putusan juga dikenakan denda masing-masing Rp 300 juta subsider 6 bulan pidana kurungan.

Sementara, terdakwa Nurhasanah tidak dibebankan uang pengganti. Berbeda dengan terdakwa dr. Dulman, dikenakan uang pengganti sebesar Rp 1,480 miliar lebih dikurangi dengan pengembalian para terdakwa Rp1,050 miliar, sehingga sisa Rp 430.930.085,25 subsider 6 bulan. (raw)