Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran memberikan dampak yang cukup terasa bagi seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan adanya kebijakan efisiensi ini, salah satunya tidak disalurkannya Dana ALokasi Umum (DAU) Infrasruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi dan DAK Jalan sebagai bentuk tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala mengatakan bahwa Pemprov Kaltara akan melakukan berbagai upaya agar apa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tetap dapat terlaksana dengan baik.
“Sekarang itu hanya evisiensi. Kita akan mengalihkan yang lebih prioritas, di sini masyarakat juga harus memahami karena ini bukan kebijakan daerah. Ini merni dari pusat. Jadi kita harus bersabar dengan adanya efisiensi ini,” ujar Ingkong kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Selasa (25/3/2025) malam.
Tentunya, lanjut Ingkong, jika ada hal yang sifatnya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka itu tetap ada kebijakan kepala daerah untuk melakukan pengalihan anggaran.
Dicontohkannya, jika memang akses tidak ada sama sekali, bagaimana mayarakat bisa mendapatkan pelayanan pubik maupun pelayanna ekonomi. Tentu kondisi-kondisi seperti ini tetap menjadi atensi dari kepala daerah.
“Jadi bersabar saja, ini tanggung jawab bersama, semuanya harus bersinergi,” tuturnya. Ingkong mengaku bahwa untuk wilayah perbatasan negara RI-Malaysia di wilayah Kaltara ini setiap tahun dikunjungi olehnya. Ia menyebutkan, dari kunjungan itu tentunya progres pembangunan yang dilakukan pemerintah pasti ada.
Oleh karena itu, diharapkan ke depan konektivitas akses di wilayah perbatasan dan pedalaman ini dapat terbuka dengan baik agar masyarakat yang tinggal di sana tidak keslulitan lagi untuk mendapatkan kebutuhan pokok serta untuk memasarkan hasil pertaniannya. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!