Tak Ada Insentif untuk Guru, Sekprov Kaltara Bilang Karena Anggaran Terbatas dan Temuan BPK

Teranyar, dilakukan rapat bersama antara Pemprov Kaltara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (23/4/2025).

Sekretaris Provinsi (Setprov) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mencatat apa yang menjadi masukan-masukan dan kemudian berdasarkan hasil dari ini semua baru pihaknya memberikan masukkan kepada pimpinan, dalam hal ini kepada Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.

“Tapi kalau diminta untuk memberi keputusan, kami ini selaku staf tidak mungkin membuat keputusan tersebut. Kami itu sifatnya hanya memberi masukan kepada pimpinan. Diskusi di sini tadi cukup bagus, intinya itu kita kembalikan kepada aturan yang berlaku,” tuturnya.

Selain itu, Pemprov Kaltara juga mengajak kabupaten/kota untuk melaksanakan kewenangan itu sesuai dengan aturan yang ada. Untuk di provinsi, itu kewenangannya SMK, SMA dan SLB. Sedangkan kabupaten/kota itu di PAUD, TK, SD dan SMP.

“Kita jalankanlah kewenangan itu sesuai dengan aturan yang ada. Memang selama ini kita di pemerintah provinsi membantu kesejahteraan para guru di tingkat kabupaten/kota itu. Tapi kan tahun ini anggaran kita memang terbatas, ditambah lagi urusan wajib di pemerintah provinsi juga belum sepenuhnya kita biayai,” bebernya.

Pastinya, sesuai dengan aturan yang ada, tentu pihaknya harus memenuhi urusan wajib dulu. Baru bisa bicara untuk bantuan ke kabupaten/kota. “Ditambah lagi ini jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa keuangan) yang berulang-ulang. Jadi, pada intinya di sini kita tidak mau lagi ini menjadi masalah yang berulang-ulang bagi kita,” pungkasnya. (*)