Bupati Bulungan Pastikan Honorer Tak Dirumahkan, Insentif Guru Non PNS Tetap Diberikan

Kepada Radar Kaltara, Syarwani menyatakan bahwa setiap tahun Pemda Bulungan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan insentif kepada tenaga pengajar non PNS. Tahun ini, besaran insentif bagi setiap tenaga pendidik mencapai Rp 900 ribu per bulan.

"Kami pastikan insentif tenaga pengajar non PNS tetap diberikan dan sudah dianggarkan melalui APBD,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Jumat (25/4). Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya agar tidak ada anak usia sekolah di Bulungan yang terhalang akses pendidikannya akibat kendala ekonomi.

“Tidak ada alasan bagi anak usia sekolah untuk tidak bersekolah karena masalah ekonomi," ungkapnya. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini menegaskan bahwa tidak ada tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang telah lolos seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dirumahkan.

"Selama menunggu proses pengangkatan yang telah dijadwalkan, para tenaga honorer atau PTT tetap diizinkan untuk melaksanakan tugas mereka dan akan terus menerima tunjangan berupa gaji," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, Suparmin Setto, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Bulungan akan terus memberikan insentif kepada tenaga pendidik non PNS sesuai dengan wewenangnya. "Mengikuti arahan bupati, kami akan terus memberikan insentif," ujarnya

Dalam lima tahun terakhir, besaran insentif tersebut telah mengalami peningkatan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan 2021, insentif guru non ASN sekitar Rp 500 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp 600 ribu pada 2022-2023.

Pada 2024, besarnya insentif meningkat menjadi Rp 750.000, dan pada tahun ini, insentifnya mencapai sekitar Rp 900.000. “Insentif akan tetap dipertahankan, untuk para guru honorer yang terdaftar melalui komunitas PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia), dan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia), yang akan diberikan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku," pungkasnya. (jai/har)