RSUD Malinau mengalami penurunan signifikan dalam dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Jika pada tahun lalu rumah sakit ini menerima dukungan sebesar Rp 15 miliar untuk pengadaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP), tahun ini angkanya merosot tajam menjadi hanya Rp 6 miliar. Penurunan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur RSUD Malinau, dr. Agung, yang menjelaskan bahwa meski dukungan dari pusat menurun, pihak rumah sakit tetap harus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama karena RSUD Malinau merupakan rumah sakit utama yang melayani tiga kabupaten, yakni Malinau, Nunukan (wilayah Mensalong), dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
"Kalau kemarin kami, tahun lalu dapat support obat dan BHP itu Rp 15 miliar, sekarang turun jadi Rp 6 miliar karena dampak efisiensi," katanya. Penurunan dukungan ini diperparah oleh tantangan ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Beberapa spesialis seperti dokter penyakit dalam, anak, bedah, dan kandungan mengalami kekosongan akibat berakhirnya masa kontrak atau pengunduran diri. Hal ini menimbulkan beban berat karena pelayanan spesialis harus tetap berjalan sementara jumlah dokter sangat terbatas.
"Penyakit dalam sekarang sisa satu. Dokter anak berakhir per April, tinggal satu yang PNS. Dokter bedah dan kandungan juga sudah selesai kontraknya," ujarnya.
RSUD Malinau mengandalkan program dari Kementerian Kesehatan seperti PGDS (Program Pendayagunaan Dokter Spesialis) serta kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk menutup kekurangan tenaga spesialis.
Meski begitu, dr. Agung berharap kebijakan distribusi dan skema dukungan terhadap daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat diperkuat. "Minimal dua orang untuk masing-masing spesialis utama seperti penyakit dalam, anak, bedah, dan kebidanan. Apalagi ini satu-satunya rumah sakit rujukan di wilayah ini," tutupnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!