Pemerintah Sabah dan Kaltara Bertemu, Sepakat Patroli Bersama Agar Penanaman Rumput Laut Tak Ganggu Pelayaran
Pertemuan antar perwakilan Pemerintah Sabah, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berlangsung pada Rabu, (7/5).
Hasil pertemuan ini disepakati langkah konkret untuk menangani dua persoalan utama yang membelit industri rumput laut di Perairan Bus Point, Pulau Sebatik atas gangguan navigasi laut dan penggunaan pekerja migran Indonesia (PMI) tanpa izin.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat tertutup antara Dinas Perikanan Sabah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, yang merupakan tindak lanjut dari Forum Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia (Sosek Malindo) yang berlangsung pada Juli 2024 lalu.
Pengarah Perikanan Sabah, Datuk Azhar Kassim menjelaskan, bahwa kedua pihak akan melaksanakan patroli gabungan di wilayah perbatasan guna memastikan kegiatan penanaman rumput laut tidak mengganggu jalur feri dan kapal dagang.
“Langkah ini tidak hanya akan memperlancar lalu lintas laut, tetapi juga menjamin keamanan dan kesesuaian kegiatan industri dengan pedoman maritim internasional,” ucap Datuk Azhar dilansir dari Sabah Dimensi.
Dijelaskan, terkait penggunaan tenaga kerja asing, kedua pihak menyepakati bahwa seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor perikanan wajib memiliki dokumen kerja yang sah.
"Proses pendaftaran akan dilakukan terlebih dahulu di Kaltara sebelum TKI diizinkan masuk ke Malaysia. Selain itu, sistem pertukaran data antara dua instansi perikanan akan dibangun guna meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengawasan," jelasnya.
Dialog terbuka juga digelar bersama para pelaku usaha dari Sabah dan Kaltara, guna menyampaikan langsung persoalan di lapangan kepada otoritas terkait. Forum ini dianggap penting dalam membangun pemahaman bilateral dan memperkuat mekanisme koordinasi serta ko-regulasi.
Sabah saat ini menyumbang hampir 99 persen produksi rumput laut nasional di Malaysia. Melihat potensi besar sektor ini di pasar global, tercatat lebih dari 1.300 pengusaha aktif di bidang ini, dengan 10 di antaranya beroperasi di Tawau dan empat perusahaan lainnya di Bus Point.
Pemerintah Sabah juga telah mengalokasikan lebih dari 850 hektare lahan khusus untuk pengembangan rumput laut. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, kedua wilayah akan mendorong inisiatif pencocokan bisnis antar pengusaha Sabah dan Kaltara guna memperkuat kerja sama ekonomi regional, khususnya dalam memenuhi permintaan pasar Tiongkok dan Eropa.
"Kesepakatan ini tidak hanya meredakan ketegangan di wilayah perbatasan, tetapi juga membuka peluang baru bagi hubungan diplomatik dan ekonomi antara dua wilayah bertetangga. Hasil dari pertemuan ini akan dipresentasikan dalam sesi Sosek Malindo mendatang sebagai contoh keberhasilan kerja sama bilateral di kawasan perbatasan," pungkasnya. (akz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!