Penanganan Kerusakan Jalan di Krayan Jadi Atensi, DPUPR-Perkim Kaltara Akan Usul Tambahan Anggaran

Penanganan kerusakan jalan yang mengalami rusak parah di wilayah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini menjadi atensi khusus.

Bagaimana tidak, sejumlah pemukiman penduduk di wilayah perbatasan RI-Malaysia itu sudah ada yang terisolir karena akses jalan dan jembatannya rusak akibat banjir yang melanda baru-baru ini.

Berdasar kondisi yang ada, akses jalan dan jembatan yang ada di wilayah Krayan itu ada yang menjadi kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi dan ada juga yang kewenangan pusat.

Oleh karena itu, penanganannya juga tentu menyesuaikan dengan kewenangan masing-masing atau bisa juga dilakukan dengan sistem banget atau merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi mengatakan persiapan itu sudah menjadi pembahasan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

"Tahun ini kita ada untuk pemeliharaan yang sekarang masih proses lelang. Tapi ini kita masih rapatkan juga untuk meminta tambahan anggaran," ujar Helmi kepada Radar Tarakan, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, tambahan anggaran untuk penanganan jalan di Krayan ini sangat penting mengingat ada banyak kerusakan yang terjadi, utamanya sebagai dampak dari banjir dan tanah longsor yang terjadi baru-baru ini.

"Tapi untuk berapa besaran tambahan itu, nanti akan dirapatkan. Sekarang saya belum bisa pastikan. Kalau saya minta tambahan setidaknya Rp 5-10 miliar lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa pihak sudah menyuarakan persoalan pada wilayah perbatasan negara yang ada di provinsi ke-34 Indonesia ini, mulai dari warga, camat hingga tokoh adat. Harapannya, akses transportasi darat di wilayah perbatasan ini bisa menjadi prioritas untuk ditangani hingga bisa fungsional atau layak, nyaman dan aman untuk dilalui kendaraan. (iwk/har)