Kaltara Paparkan Tiga Potensi Konflik Strategis, Salah Satunya Soal Limbah Tambang

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan memaparkan sejumlah potensi dan peristiwa konflik yang terjadi di wilayah Kaltara. Beberapa di antarnya menjadi isu strategis yang perlu penanganan segera.

"Ada tiga konflik yang menjadi perhatian di Kaltara, yakni penyempitan alur pelayaran di perairan Nunukan yang berpotensi memicu konflik sosial, pencemaran lingkungan akibat limbah tambang di Malinau serta tumpang tindih pengelolaan lahan perkebunan sawit di Bulungan dan Nunukan," kata Datu Iqro.

Datu Iqro menegaskan, penyelesaian konflik sumber daya alam di Kaltara memerlukan langkah konkret yang didukung regulasi yang tegas. Salah satunya melalui penetapan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang sesuai peraturan. Selain itu, penerapan sanksi atas pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan juga harus ditegakkan.

“Penanganan konflik tidak cukup dengan dialog saja. Harus ada penguatan regulasi, pengawasan lapangan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penegasan hak pengelolaan lahan, khususnya di kawasan hutan dan perkebunan, guna menghindari sengketa berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat.

"Rapat ini diharapkan menjadi forum yang efektif untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah dan menangani konflik sumber daya alam di Indonesia," pungkasnya. (dkisp)