TANJUNG SELOR — Sebanyak 24.131 jiwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bulungan resmi dinonaktifkan per 1 Juni 2025.
Data ini menjadi bagian dari kebijakan nasional Kementerian Sosial (Kemensos) yang menonaktifkan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN secara nasional, lantaran mereka tidak lagi tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (Dtsen) atau berstatus sebagai masyarakat mampu.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, mengungkapkan bahwa jumlah peserta nonaktif di Bulungan memberikan kontribusi signifikan terhadap total 119.051 peserta JKN nonaktif di seluruh Kaltara. Kondisi ini dinilai dapat mengancam target capaian Universal Health Coverage (UHC) yang tengah dikejar Pemda.
“Ketika peserta dinonaktifkan, otomatis mereka kehilangan akses jaminan kesehatan. Ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab Bulungan dalam mencapai target UHC sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD dan RPJMN 2025-2029,” ujar Yusef.
Selain dampak kebijakan nasional, Yusef juga memaparkan beberapa penyebab penurunan keaktifan peserta, seperti tunggakan iuran, perubahan status pekerjaan, serta batas usia kepesertaan.
Hal ini semakin menekan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan yang sebelumnya memperoleh bantuan iuran.
Untuk itu, Pemda Bulungan harus memperkuat alokasi anggaran JKN, termasuk mempertimbangkan skema pembiayaan bersama dengan Pemprov Kaltara maupun optimalisasi dari APBD.
Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung UHC di Kaltara masih di bawah 1 persen dari total belanja daerah. "Ini masukan serius bagi pemerintah daerah. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sulit menjamin seluruh masyarakat Bulungan tetap terlindungi dalam skema JKN aktif," tegasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!