Pastikan Tidak Ada Penukaran Sabu, Kapolda Kaltara Tegaskan Barang Bukti Masih Utuh

TANJUNG SELOR – Polda Kaltara menegaskan bakal menindak tegas setiap oknum anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam jaringan narkotika. Hal itu disampaikan Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto.

Kepada Radar Kaltara, Hary mengungkapkan bahwa berkas perkara kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan oknum anggota Polres Tana Tidung telah dinyatakan lengkap atau P21. “Pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bulungan akan dilakukan pada Rabu 23 Juli 2025,” kata Hary kepada Radar Kaltara, Jumat (18/7).

Sementara itu, terkait isu dugaan penukaran sabu dengan tawas oleh dua oknum anggota Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Kaltara yang ramai diperbincangkan di media sosial (medsos), Hary menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak terbukti.

“Isu ini berkembang setelah beredarnya tangkapan layar berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut dua tahanan sempat diminta mencicipi barang bukti (BB).

Namun setelah kami lakukan penyidikan menyeluruh, diketahui bahwa memang ada percobaan pengambilan barang bukti, tapi tidak sampai dilakukan,”ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan sisa tawas yang diduga akan digunakan sebagai pengganti. Namun, BB utama sabu seberat 12 kilogram tidak mengalami perubahan dan tetap mengandung methamphetamine berdasarkan hasil uji laboratorium forensik.

“Semua sampel yang diuji identik dengan hasil lab sebelumnya. Barang bukti sabu tetap utuh. Kami tegaskan tidak ada penukaran yang terjadi,” tambahnya.Kasus ini sejak awal ditangani bersama oleh penyidik Ditreskrimum dan Ditresnarkoba, serta diawasi langsung oleh Irwasda, Kabid Propam dan Kabagwasidik.

Saat ini, berkas perkara kedua oknum tersebut telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) dan proses kelengkapan administrasi masih berjalan.

“Begitu dinyatakan lengkap (P21), akan segera dilakukan pelimpahan tahap dua,” jelasnya.

Kemudian, terkait penangkapan empat oknum anggota Polres Nunukan oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polda Kaltara merupakan bagian dari langkah sistematis memberantas jaringan narkotika lintas wilayah.

“Penanganan perkara ini sepenuhnya dilakukan oleh Mabes Polri. Tim Mabes terdiri dari unsur Bareskrim dan Divisi Propam untuk memastikan proses berjalan objektif dan berintegritas,” katanya. Ia menyebut, Mabes Polri mengambil alih kasus ini untuk mengantisipasi potensi keterkaitan jaringan yang lebih luas di wilayah perbatasan.

Selama periode Agustus 2024 hingga Juli 2025, Polda Kaltara telah melakukan penindakan terhadap sejumlah anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Dua di antaranya telah kami pecat secara tidak hormat (PTDH) pada Maret 2025,” ungkapnya.Menanggapi tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat yang menyoroti keterlambatan informasi, Hary menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kritik. “Kami sangat menghargai aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa.

Tapi perlu dipahami, dalam penanganan kasus narkotika, ada informasi yang tidak bisa serta-merta dibuka karena masih ada proses pengembangan jaringan, perlindungan saksi dan kelangsungan operasi lanjutan,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta publik tidak membentuk opini yang belum didukung fakta karena berpotensi mengganggu proses hukum. “Kami tidak menutup-nutupi. Keterlambatan informasi murni karena pertimbangan penyidikan. Penegakan hukum tetap berjalan. Kami terbuka terhadap koreksi yang membangun, tetapi mari hormati jalannya proses hukum,” pungkasnya. (jai/har)