Pendapatan dan Retribusi Daerah Masih Rendah, Bupati Syarwani Soroti Kinerja OPD

TANJUNG SELOR - Capaian pendapatan dan retribusi daerah di Bulungan hingga kini masih relatif rendah dari target. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) evaluasi pendapatan dan retribusi daerah, Selasa (22/7). Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, saat ini masih ada beberapa OPD yang capaian target pendapatan dan retribusinya masih jauh dari target, dan cenderung stagnan. Bahkan, terdapat perangkat daerah yang hingga dua bulan terakhir belum juga menyampaikan laporan retribusi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan.

“Dari laporan yang saya terima, masih ada beberapa OPD yang terlambat memberikan laporan hasil retribusi ke Bapenda. Ini bukan hanya soal laporan, tetapi menyangkut komitmen dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah kita,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (22/7).

Untuk itu, ia meminta OPD yang capaian retribusinya masih rendah segera melakukan evaluasi internal. “Identifikasi akar masalahnya, susun rencana aksi perbaikan yang konkret dan terukur serta laporkan progresnya secara berkala,” ungkapnya. Ia juga menginstruksikan sekretaris daerah (sekda) untuk mengoordinasikan sesi khusus evaluasi bagi OPD bermasalah.

“Saya minta Pak Sekda bisa mengarahkan evaluasi tersendiri untuk mencari solusi terhadap kendala di OPD,” katanya.

Lebih lanjut, Syarwani menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan retribusi daerah. Menurutnya, metode lama tidak lagi memadai menghadapi tantangan masa kini.

“Dunia terus berubah dan cara kita mengelola pendapatan juga harus beradaptasi. Kita harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi, khususnya oleh BUMD,” ujarnya.

Beberapa langkah konkret yang ia dorong antar lain identifikasi potensi layanan baru, pemanfaatan teknologi seperti QRIS, sistem e-retribusi hingga aplikasi pembayaran online. “Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dan wajib retribusi,” unngkapnya. Tak hanya itu, edukasi dan penyederhanaan prosedur juga dinilai penting.

“Jika ada prosedur yang rumit, mari kita sederhanakan agar masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya,” bebernya. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar OPD dan instansi terkait untuk menutup potensi kebocoran.

Ia mencontohkan koordinasi antar Bapenda Bulungan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan soal retribusi parkir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bulungan untuk retribusi persampahan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan dalam konteks perizinan.

“Bangun komunikasi yang intens, berbagi data dan lakukan penegakan perda secara terpadu. Jangan ada lagi ego sektoral yang menghambat pencapaian target kita,” tegasnya.

Secara khusus, Syarwani mendorong peran camat, lurah dan kepala desa (kades). Ia menyebut mereka sebagai ujung tombak pemda dalam mendata dan melaporkan potensi pajak di lapangan. “Mereka adalah pihak yang paling tahu dinamika dan potensi di lapangan. Saya minta lebih peduli dan proaktif terhadap setiap aktivitas yang berpotensi menjadi objek pajak daerah,” bebernya.

Ia mencontohkan potensi pajak dari aktivitas seperti tanah urug, penambangan pasir, batu kali hingga restoran dan rumah makan yang kerap luput dari pencatatan. 
“Laporkan segera setiap aktivitas penambangan atau pengembangan usaha di wilayah masing-masing,” pintanya. Dalam hal ini, ia menginstruksikan agar laporan potensi pajak dan retribusi dari wilayah desa dan kecamatan dilakukan secara rutin, akurat dan menyeluruh. “Laporan ini akan menjadi masukan penting bagi Bapenda dan OPD terkait dalam menyusun strategi pemungutan yang lebih efektif,” pungkasnya. (jai/har)