Kerugian Negara Capai Rp 2,3 Miliar, Tersangka Proyek BPSDM Kaltara Segera Diumumkan

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Nurhadi Puspandoyo menyatakan bahwa seluruh tahapan penyidikan sudah rampung, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, keterangan ahli, hingga penghitungan kerugian negara.

“Sudah selesai. Tinggal kami umumkan siapa yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini,” kata Nurhadi kepada Radar Kaltara. Menurutnya, adanya mutasi sejumlah pejabat dan staf di Kejati Kaltara menyebabkan penundaan pengumuman hasil penyidikan.

“Terus terang, sekarang ini kami kekurangan SDM. Beberapa penyidik dimutasi. Bahkan pimpinan juga belum ada. Kepala kejaksaan tinggi masih kosong,” ungkapnya.

Pasalnya, sejak Kepala Kejati Kaltara Amiek Mulandari pensiun dan Wakil Kepala Kejati, N. Rahmat dipromosikan sebagai Kepala Kejati Sulawesi Tengah. Sejumlah pejabat penting lainnya juga dimutasi ke daerah berbeda. Saat ditanya mengenai siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Nurhadi belum bersedia memberikan rincian.

“Nanti pengumuman resmi, semuanya akan kami sampaikan. Sekarang ini belum bisa. Yang jelas, pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dari hasil penyidikan, kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2,3 miliar. “Detailnya nanti akan kami buka semuanya. Termasuk dari mana saja sumber kerugiannya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan gedung BPSDM Kaltara yang menelan anggaran sekitar Rp13 miliar dan dilaksanakan dalam tiga tahap pada 2021, 2022 dan 2023. Dalam dua tahap awal, penyidik menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Kasus ini mencuat setelah Kejati Kaltara melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda pada Selasa, 18 Februari 2025. Lokasi pertama di Kantor DPUPR-Perkim Kaltara. Lokasi kedua adalah workshop milik DPUPR-Perkim Kaltara.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai dokumen penting dari ruang Kepala Dinas, ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bidang Cipta Karya. Semua dokumen itu kini berada di tangan penyidik untuk kebutuhan pembuktian.

Nurhadi juga membeberkan bahwa dari pemeriksaan 34 orang saksi, ditemukan adanya aliran dana yang masuk ke beberapa rekening pribadi, dengan total lebih dari Rp 1 miliar. Namun, detail nama dan jalur aliran dana masih dirahasiakan. “Nanti akan kami buka saat konferensi pers. Semua akan transparan,” pungkasnya. (jai/har)