DPRD Nunukan Soroti Dugaan Nepotisme di Perumda Tirta Taka, Rekrutmen 12 Pegawai Baru Dinilai Ugal-ugalan

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, mengungkapkan bahwa klarifikasi ini sangat mendesak karena pengangkatan belasan pegawai tersebut telah menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Pihak legislatif ingin mengetahui secara pasti dasar hukum dan mekanisme yang digunakan manajemen Perumda dalam merekrut tenaga kerja baru tersebut, demi memastikan prinsip transparansi tetap terjaga.

Dalam rapat tersebut, Bagian Kepegawaian PDAM Nunukan, Andi Darwis, memberikan pembelaan bahwa proses pengangkatan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007. Ia menyatakan bahwa aturan tersebut memberikan wewenang kepada direktur untuk menunjuk pegawai. Namun, pernyataan ini langsung dibantah oleh Andi Fajrul yang menegaskan bahwa wewenang tersebut bukanlah hak mutlak yang bisa mengabaikan prinsip transparansi serta kewenangan pengawasan DPRD.

Suasana rapat sempat memanas ketika pihak Perumda Tirta Taka diketahui tidak mampu menunjukkan bukti otentik adanya proses perekrutan yang sah, seperti pengumuman penerimaan karyawan secara terbuka maupun dokumentasi proses wawancara. Andi Fajrul bahkan melontarkan kritik tajam dengan menyebut manajemen PDAM terkesan menipu DPRD karena ketidakterbukaan mereka. Ia menduga kuat adanya praktik nepotisme mengingat seluruh pegawai baru yang diangkat ditengarai memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat di lingkungan Perumda, yang mana hal ini bisa menjurus pada indikasi tindak pidana korupsi akibat konflik kepentingan.

Senada dengan itu, Anggota DPRD dari wilayah 4, Donal, menilai kebijakan manajemen tersebut terbilang ugal-ugalan. Ia menyayangkan tidak adanya pengumuman resmi yang memungkinkan anak-anak muda dari wilayah pedalaman untuk turut mendaftar dan mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Menurutnya, tindakan tiba-tiba mengangkat 12 orang yang diduga kerabat pejabat merupakan ketidakadilan bagi masyarakat luas.

Meski DPRD sempat menyinggung kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum, Asisten 2 Setkab Nunukan, Juni Mardiansyah, mengusulkan agar persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Taka. Proses penyelesaian akan difokuskan pada analisis kebutuhan serta penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.

Rapat akhirnya ditutup dengan kesepakatan untuk melaksanakan pertemuan lanjutan karena pihak manajemen belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial dari legislatif. Komisi II meminta pihak Perumda menyiapkan data lengkap terkait kompetensi 12 pegawai baru tersebut pada pertemuan berikutnya. Jika tidak ditemukan dasar yang kuat, DPRD Nunukan membuka peluang untuk merekomendasikan penangguhan status bagi seluruh pegawai baru tersebut. (*)