Optimalkan Potensi Pajak Alat Berat dan Kendaraan Operasional, Pemprov Kaltara Bentuk Tim Khusus PAD
PROKALCO, TANJUNG SELOR- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kini tengah menempuh langkah progresif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Upaya ini diwujudkan dengan pembentukan tim khusus PAD yang bertugas melakukan pemetaan mendalam serta mengoptimalkan berbagai potensi objek pajak yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal. Tim ini diharapkan mampu mendata secara menyeluruh seluruh aset dan aktivitas ekonomi yang memiliki kontribusi bagi penerimaan daerah.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menegaskan bahwa pembentukan tim tersebut didasari oleh banyaknya objek pajak, terutama alat berat, yang belum terdata secara komprehensif di wilayah Kaltara. Selain masalah pendataan alat berat, pemerintah daerah juga menyoroti banyaknya kendaraan operasional perusahaan, mulai dari bus angkutan hingga truk besar, yang masih menggunakan nomor polisi dari luar daerah. Hal ini menjadi perhatian serius karena meskipun kendaraan tersebut beroperasi dan mencari keuntungan di wilayah Kaltara, kontribusi pajaknya justru mengalir ke daerah asal plat kendaraan tersebut.
Gubernur mengimbau seluruh pelaku usaha agar segera melakukan mutasi kendaraan operasional mereka ke Kalimantan Utara. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas di bumi Kaltara untuk memberikan kontribusi balik melalui pajak kendaraan yang dibayarkan di tempat mereka beroperasi. Langkah mutasi ini dinilai sebagai salah satu cara paling efektif untuk mendongkrak PAD yang nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah tersebut.
Selain fokus pada pajak kendaraan, instruksi tegas juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aktivitas usaha di Kaltara namun masih berkantor pusat di Jakarta. Pemerintah Provinsi mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuka kantor perwakilan resmi di wilayah Kalimantan Utara. Keberadaan kantor fisik di daerah dianggap sangat krusial untuk mempermudah jalur koordinasi, komunikasi, serta pengawasan terhadap kewajiban perusahaan kepada daerah.
Pemerintah Provinsi Kaltara dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi dan pengecekan kembali terhadap sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut telah mematuhi instruksi pembukaan kantor perwakilan. Dengan adanya kantor cabang yang menetap di daerah, diharapkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat, sehingga potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi Kaltara dapat berjalan lebih mandiri serta berkelanjutan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!