Dukung Kesejahteraan Rakyat, Bansos Bulungan Tembus Rp 26 Miliar: Dinsos Usul Penambahan Kuota di 2026
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Sosial (Dinsos) melaporkan realisasi program bantuan sosial sepanjang tahun 2025 yang menyentuh angka fantastis. Total anggaran sebesar Rp 26 miliar telah dialokasikan untuk membantu ribuan keluarga prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT).
Kepala Dinas Sosial Bulungan, Mahmuddin, merincikan bahwa anggaran tersebut terbagi menjadi dua sektor utama, yakni Rp 16 miliar untuk PKH dan Rp 10 miliar untuk Program Sembako. Pada tahun 2025, tercatat sekitar 3.800 Kepala Keluarga (KK) di Bulungan menjadi penerima manfaat PKH dengan tingkat realisasi penyaluran mencapai 95 persen.
“PKH sepenuhnya adalah program pusat yang pelaksanaannya kita kawal di daerah. Kami bertugas melakukan pengawasan dan pemutakhiran data, sementara anggaran dan pendampingan langsung dari Kementerian Sosial,” ujar Mahmuddin di Tanjung Selor, Rabu (14/1/2026).
Jumlah penerima bantuan ini bersifat dinamis karena adanya sistem graduasi. Keluarga yang dinilai telah mandiri secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima (lulus) untuk digantikan oleh warga lain yang lebih membutuhkan. Menatap tahun anggaran 2026, Dinsos Bulungan telah mengusulkan penambahan kuota penerima manfaat sebesar 10 persen.
“Kami mengusulkan penambahan sekitar 300 hingga 380 KK baru untuk tahun 2026. Mudah-mudahan usulan ini disetujui pusat agar jangkauan perlindungan sosial di Bulungan semakin luas,” tambahnya.
Besaran dana yang diterima setiap keluarga berbeda-beda, tergantung pada komponen yang dimiliki, seperti keberadaan lansia, ibu hamil, atau anak usia sekolah (SD hingga SMA). Secara umum, bantuan bernilai sekitar Rp 200 ribu per komponen yang disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing penerima tanpa perantara pemerintah daerah.
Meski penyaluran berjalan lancar, akses fisik ke perbankan masih menjadi rapor merah di wilayah pelosok Bulungan. Mahmuddin mengakui bahwa ketiadaan mesin ATM di desa-desa terpencil memaksa warga menempuh jarak jauh untuk mencairkan bantuan. Selain itu, keterbatasan literasi teknologi dalam penggunaan kartu ATM juga menjadi hambatan bagi sebagian penerima lansia.
“Kami berharap ke depan ada pemerataan akses layanan keuangan hingga ke pedesaan. Penyaluran non-tunai ini memang aman dari sisi akuntabilitas, namun kita butuh solusi agar masyarakat di wilayah terpencil tidak kesulitan saat ingin mengambil haknya,” pungkas Mahmuddin. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!