Kaltara Jaga Keseimbangan Hutan dan Pembangunan: Dari 574 Ribu Hektare Usulan, Hanya 48 Ribu yang Disetujui

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kehutanan menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah gencarnya arus pembangunan daerah. Isu deforestasi yang kerap menjadi sorotan publik ditanggapi secara proporsional dengan memastikan bahwa setiap pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara legal, terukur, dan melalui prosedur birokrasi yang sangat ketat.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Nur Laila, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan hutan sering kali merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan lahan untuk kepentingan strategis daerah. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan melalui usulan daerah yang harus mendapatkan persetujuan langsung dari Kementerian Kehutanan.

Dengan total luas kawasan hutan mencapai lebih dari 5,5 juta hektare, Kaltara memiliki fungsi hutan yang beragam, mulai dari hutan lindung hingga hutan produksi. Secara prinsip, pembangunan di atas lahan tersebut dilarang keras tanpa adanya proses pelepasan atau perubahan fungsi kawasan yang sah. Salah satu contoh konkretnya adalah pembangunan pusat pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung (KTT). Sekitar 400 hektare kawasan hutan dilepaskan karena daerah tersebut memang tidak memiliki lahan non-kawasan yang memadai untuk pembangunan fasilitas publik.

Menariknya, meskipun usulan pelepasan kawasan hutan di Kaltara mencapai angka yang cukup besar yakni sekitar 574 ribu hektare, proses seleksi di tingkat pusat sangat selektif. Setelah melalui verifikasi ketat oleh Tim Terpadu (Timdu) yang melibatkan kementerian terkait hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hanya sekitar 48 ribu hektare yang akhirnya mendapatkan persetujuan.

Luasan yang disetujui tersebut diprioritaskan untuk pembangunan vital dan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) guna mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Nur Laila mengungkapkan bahwa pelepasan ini mayoritas diperuntukkan bagi permukiman warga yang telah mereka tempati selama minimal 20 tahun dengan bukti kepemilikan yang sah.

Keputusan yang hanya menyetujui sebagian kecil dari total usulan ini didasarkan pada kajian mendalam terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Kaltara tetap mampu memenuhi kebutuhan ruang bagi masyarakat dan pemerintahan tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan yang menjadi paru-paru dunia. (*)