Kejar Potensi Ekonomi Hijau, Pemprov Kaltara Perjuangkan Tata Kelola Perdagangan Karbon

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mematangkan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi besar dari perdagangan karbon (carbon trade), khususnya yang bersumber dari kawasan mangrove dan lahan gambut. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menegaskan bahwa upaya ini merupakan perjuangan panjang yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir sebagai bagian dari transformasi pendapatan daerah berbasis ekonomi hijau.

Dalam keterangannya, Gubernur Zainal menekankan bahwa kekayaan alam Kaltara yang tersimpan di ekosistem mangrove dan gambut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar di pasar karbon global. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen agar seluruh potensi tersebut dapat dihitung, diverifikasi, dan diperdagangkan secara sah melalui skema resmi yang berlaku. Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.

Menariknya, Pemprov Kaltara kini juga tengah menelusuri kemungkinan adanya wilayah mereka yang masuk dalam skema perdagangan karbon Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini berkaitan dengan sejarah pembentukan daerah, di mana proses awal kerja sama karbon di Kaltim sudah berjalan sebelum Kaltara resmi berdiri sebagai provinsi otonom. Gubernur menyebutkan bahwa koordinasi dengan pihak Kaltim sedang dilakukan untuk memastikan apakah ada kawasan mangrove atau gambut Kaltara yang telah menghasilkan dana dalam skema tersebut, sehingga kompensasi yang layak dapat diperjuangkan.

Untuk memperkuat aspek teknis dan perhitungan potensi karbon tersebut, Pemprov Kaltara telah menggandeng mitra swasta melalui nota kesepahaman (MoU). Mengingat pemerintah provinsi secara aturan tidak diperkenankan mengambil keuntungan secara langsung dari aktivitas komersial ini, skema kerja sama akan dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Benuanta Kaltara Jaya. Melalui kolaborasi ini, Kaltara optimis dapat segera merealisasikan penjualan karbon secara resmi demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Benuanta. (dksip)