Pembangunan Pusat Pemerintahan di Tarakan Utara Disetujui, Anggaran Rp 280 Miliar Disiapkan

TARAKAN – Rencana besar Pemerintah Kota Tarakan untuk memindahkan pusat pemerintahan (Puspem) ke wilayah Tarakan Utara dipastikan melenggang mulus. Hal ini menyusul adanya persetujuan secara kelembagaan dari DPRD Kota Tarakan yang menjadi lampu hijau bagi dimulainya proyek strategis pemerataan pembangunan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan matang antara pihak legislatif dan eksekutif. Dengan adanya persetujuan ini, seluruh instansi terkait kini memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal jalannya pembangunan sesuai perencanaan.

“Kalau sudah menjadi keputusan lembaga DPRD dan sudah disetujui, berarti kita sepakat untuk mendukung pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang ada,” ujar Simon, Selasa (7/4).

Proyek ambisius ini dirancang sebagai program tahun jamak (multiyears) yang akan berlangsung selama lima tahun. Simon membeberkan bahwa total anggaran yang disiapkan mencapai angka Rp 280 miliar lebih. Skema pembiayaannya akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya untuk memastikan beban fiskal daerah tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi.

“Kalau dihitung, total anggaran itu sekitar Rp 280 miliar lebih dan dibagi dalam lima tahun pelaksanaan. Jadi setiap tahun ada alokasi anggaran yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan,” lanjutnya menjelaskan mekanisme pendanaan.

Simon juga menepis kekhawatiran bahwa proyek besar ini akan menyedot anggaran program kerakyatan lainnya. Ia menjamin bahwa DPRD dan Pemerintah Kota telah melakukan perhitungan kalkulatif agar program prioritas lain tetap berjalan beriringan.

Lebih jauh, kehadiran pusat pemerintahan di Tarakan Utara diyakini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Mobilisasi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke kawasan utara diprediksi akan memicu munculnya peluang usaha baru bagi masyarakat setempat, mulai dari sektor konsumsi hingga jasa.

“Kalau pegawai negeri berkantor di sana, otomatis ada mobilisasi konsumsi ke sana. Masyarakat juga akan melihat peluang untuk membuka usaha di sekitar kawasan itu. Jadi memang salah satu tujuannya juga untuk mendorong pembangunan bergerak ke arah Tarakan Utara,” ungkap Simon.

Meski demikian, Simon bersikap realistis bahwa pergeseran pusat ekonomi dari Tarakan Barat dan Tengah ke wilayah Utara tidak akan terjadi dalam semalam. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pemerintahan ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan terlihat secara bertahap seiring berjalannya waktu. (*)