Dongkrak Aksesibilitas Wilayah 3T, Pemkab Malinau Kucurkan Rp 27,4 Miliar untuk Subsidi Ongkos Angkut 2026

PROKAL.CO- Pemerintah Kabupaten Malinau resmi menetapkan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang sebagai salah satu dari sepuluh proyek strategis daerah pada tahun anggaran 2026. Dengan total alokasi mencapai Rp 27,4 miliar, program ini dirancang untuk menjamin konektivitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui tiga moda transportasi utama, yakni udara, sungai, dan darat.

Dalam rincian anggaran yang dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, sektor penerbangan atau SOA udara mendapatkan porsi terbesar senilai Rp 15 miliar. Sementara itu, untuk mobilitas jalur perairan, pemerintah menyiapkan Rp 10 miliar bagi angkutan sungai, serta Rp 2,4 miliar untuk subsidi angkutan darat guna menjangkau pelosok desa yang sulit diakses secara komersial.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menegaskan bahwa meskipun kapasitas fiskal daerah sedang mengalami tantangan akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, SOA tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Ia menjelaskan bahwa anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi warga di perbatasan yang sangat bergantung pada transportasi logistik dan penumpang.

Peluncuran perdana SOA 2026 ini juga menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai keberlanjutan layanan transportasi di tengah keterbatasan anggaran. Jakaria memastikan bahwa layanan subsidi ini akan terus diupayakan berjalan konsisten demi menjaga stabilitas harga barang dan memudahkan mobilitas penduduk antarwilayah.

Melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 100.3.3.2-700/K.114/2026, payung hukum program ini diharapkan semakin memperkuat pengawasan di lapangan agar tepat sasaran. Komitmen pemerintah daerah ini tidak hanya bertujuan memperlancar arus orang dan barang, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan sosial di wilayah teras utara Indonesia. (*)