Bukan Sekadar Seremonial: Gubernur Zainal Bidik Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas Kaltara 2027

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) resmi menyusun peta jalan pembangunan untuk tahun mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum strategis yang digelar Kamis (9/4) ini menjadi titik tolak penting dalam menentukan arah kebijakan Bumi Benuanta satu tahun ke depan.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menegaskan bahwa Musrenbang tahun ini harus bebas dari kesan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Ia menuntut adanya penyelarasan aspirasi masyarakat yang berakar pada kebutuhan riil di lapangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Musrenbang ini tidak hanya menjadi rutinitas formal, tetapi menjadi momentum untuk menyelaraskan aspirasi dan memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan," tegas Gubernur Zainal.

Dalam dokumen RKPD 2027, Pemprov Kaltara mengusung tema besar mengenai pemerataan pembangunan, penguatan SDM berkarakter, dan ekonomi bernilai tambah. Tema ini sengaja diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional guna mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Gubernur memaparkan tiga pilar utama yang menjadi fokus pengerjaan. Pilar pertama adalah pemerataan pembangunan wilayah, di mana fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di kawasan perbatasan, pedalaman, serta wilayah pesisir yang selama ini masih tertinggal.

Pilar kedua mencakup peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang dibarengi penguatan karakter budaya. Sementara pilar ketiga adalah penguatan ekonomi melalui pengembangan potensi ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan, didukung oleh optimalisasi investasi daerah.

Untuk memastikan perencanaan ini tepat sasaran, Gubernur juga mengharapkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri serta Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sinergi ini dianggap krusial agar program daerah tetap beriringan dengan prioritas nasional, terutama dalam hal peningkatan produktivitas dan investasi. Seluruh agenda pembangunan ini nantinya akan ditopang oleh penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sembari meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

"Mari kita optimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dengan memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat serta prioritas pembangunan daerah," pungkasnya menutup forum tersebut. (dkisp)