Ratusan Desa di Kaltara Masih Gelap, Wagub Ingkong Ala Bidik Teknologi Surya Pasuruan Sebagai Solusi

PROKAL.CO- Persoalan klasik mengenai akses energi di wilayah utara Indonesia kembali menjadi sorotan tajam pemerintah daerah. Hingga saat ini, tercatat masih ada sekitar 73 hingga 123 desa di Kalimantan Utara (Kaltara) yang belum menikmati aliran listrik sama sekali. Kondisi ini memicu Pemerintah Provinsi Kaltara untuk bergerak cepat mencari solusi alternatif yang lebih taktis, yakni dengan melirik pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya.

Langkah konkret ini diperkuat melalui kunjungan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, ke pusat produksi teknologi energi terbarukan milik PT Santinilestari Energi Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur, baru-baru ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari secara mendalam teknologi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dinilai paling adaptif untuk diterapkan di wilayah dengan tantangan geografis berat seperti Kaltara.

Menurut Ingkong Ala, sebagian besar desa yang masih gelap tersebut berada di kawasan pedalaman dan perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Malinau. "Ini menjadi tantangan besar bagi kita. Masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik, padahal itu merupakan kebutuhan dasar," ujarnya pada Senin (13/4). Ia mengakui bahwa pembangunan jaringan listrik konvensional seringkali terbentur oleh biaya distribusi material yang sangat mahal akibat akses transportasi yang terbatas.

Energi surya pun muncul sebagai jawaban yang dinilai lebih fleksibel dan efisien. Karena tidak bergantung pada tarikan kabel jaringan besar, sistem PLTS dapat langsung dibangun dan menjangkau desa-desa yang secara geografis sulit diakses. Selama peninjauan di Pasuruan, Wagub melihat langsung proses produksi panel surya, baterai, hingga sistem penyimpanan energi yang dirancang khusus untuk daerah terpencil.

Sebagai target nyata, Pemprov Kaltara mencanangkan program elektrifikasi yang menyasar 10 hingga 20 desa setiap tahunnya. Dengan target tersebut, jumlah desa tanpa listrik diharapkan dapat berkurang secara bertahap dan berkelanjutan.

Ketersediaan listrik ini tidak hanya sekadar soal menerangi rumah warga di malam hari, namun juga menjadi kunci utama dalam membuka akses layanan pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga memacu pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah optimistis bahwa dengan sentuhan teknologi yang tepat, keterisolasian energi di beranda depan NKRI ini dapat segera teratasi. (dkisp)