Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hentikan Proyek Lumbung Pangan di Kalteng...!!

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

KUALA KURUN-Megaproyek lumbung pangan atau food estate singkong di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menjadi sorotan. Para pegiat lingkungan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan proyak ketahanan pa­ngan garapan Kementerian Pertahanan (Kementan) RI ini. Pegiat lingkungan yang tergabung di Grennpeace, LBH Kalteng, Save Our Borneo dan Walhi menilai proyek lumbung pangan ini justru memperparah krisis pangan dan iklim.


Advertisement

Desakan para pegiat atau aktivis lingkungan untuk menghentikan proyek tersebut disampaikan melalui parodi makan siang di lokasi food estate. Pemeran dalam parodi tersebut mengenakan baju batik sembari memakai topeng presiden dan tiga calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu mereka juga membentangkan spanduk berukuran 30x15 meter bertuliskan Food Estate Feeding Climate Crisis! di lahan food estate.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas menyebutkan aksi ini merupakan aksi kedua kalinya. Ia menyebut proyek food estate adalah kegagalan era pemerintahan sekarang, khususnya dalam menjaga komitmen iklim.

“Ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang. Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini. Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Sabtu (2/12).

Advertisement

“Pada moment ini juga kami syuting parodi para pemimpin yang sedang bersantap di meja makan dengan ngobrol perkara isu food estate. Hal ini menunjukkan bahwa kenyataan hanya sebuah basa basi yang tidak ada tindakan nyata dari mereka,” tambahnya Arie Rompas.

Arie Rompas menjelaskan bahwa di lahan kurang lebih 600 hektare (Ha) ini seharusnya dijalankan dengan kredibel. Dimana harus membangun Amdal, lalu memperhatikan kondisi tanah, memperhatikan hal masyarakat adat, serta mengkaji bagaimana dampaknya terhadap lingkungan.

“Namun sudah kita lihat sampai sekarang belum ada yang tertanam. Dan lagi kita lihat sekarang di gerbang masuk kawasan food estate, ada upaya untuk menggantikan komoditi singkong ke jagung,” tegasnya Arie.

Advertisement

Dalam penanam jangung itu, menurut tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Dimana prosesnya tanah-tanah dari luar dibawa ke kawasan tersebut. Hal ini disebut Arie sebagai bentuk kamuflase, agar food estate di lahan tersebut bisa dianggap berhasil.

“Bagi pemerintah Indonesia kami harap ini bisa dihentikan dan dievaluasi proyek food estate. Selain ia juga meminta untuk mengevaluasi terkait izin-izin. Bisa kita lihat banyak proyek food estate yang gagal dan telah mengorbankan dengan merusak hutan,” tegas Arie Rompas.

Selain di Gunung Mas, proyek food estate pemerintah juga merambah wilayah gambut di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang sebelumnya sudah gagal.

Bayu Herinata, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng mendesak pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini.

“Jadi kami menyerukan proyek yang telah dijalankan ini untuk dihentikan atas proyek food estate ini. Lalu kedua dievaluasi ini dimana kita memperhatikan banyak sektor-sektor yang terdampak atas proyek ini. Ada kerugian negara dalam program ini dimana APBN yang digunakan cukuplah besar. Selain itu kerugian bisa dilihat bagaimana pemanfaatan kawasan hutan yang perlu dilakukan segera pemulihan kawasan hutan yang biasa disebut dengan reboisasi. Selain secara ekosistem hak-hak masyarakat juga harus dipulihkan,” tegas Bayu.

“Proyek food estate, baik food estate singkong di Gunung Mas maupun food estate padi di Kapuas dan Pulang Pisau, dirancang dan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat. Di Gunung Mas,” kata Muhamad Habibi, Direktur Eksekutif Save Our Borneo.

Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho mengimbuhkan, proyek food estate bukan hanya tak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat untuk masyarakat hari ini, tapi juga mengabaikan hak-hak generasi mendatang.

“Pemerintah tidak memikirkan hak-hak generasi mendatang yang akan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek bermasalah seperti food estate ini. Apakah kita hanya akan mewariskan kerusakan untuk generasi mendatang? Food estate juga makin meminggirkan budaya perladangan masyarakat adat Dayak. Ini bisa disebut genosida atas budaya masyarakat adat,” pungkasnya. (irj/ala)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer