
PALANGKA RAYA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima laporan dari masyarakat Kotawaringin Timur (Kotim) terkait dugaan pelanggaran daftar pemilih tetap (DPT) fiktif. Menindaklanjuti laporan tersebut, dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan investigasi.
Menanggapi soal laporan itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalteng, Nurhalina mengatakan, dugaan pelanggaran DPT fiktif tersebut terjadi di salah satu kelurahan di Kotim.
“Jadi, ada warga Kotim yang mengadu ke Bawaslu Kalteng mengenai dugaan DPT fiktif di tiga TPS pada salah satu kelurahan di Kotim. Jadi pelapor itu melaporkan bahwa ada DPT di 3 TPS di sana bukan orang yang tinggal di RT tersebut. Kemudian di formulir blangko model A kabupaten/kota juga mencantumkan ada RT tersebut. Namun setelah ia mengecek data dukcapil, RT tersebut sebenarnya tidak ada di kelurahan tersebut,” kata Nurhalina ketika ditemui Kalteng Pos di ruang kerjanya, kemarin.
Ia menjelaskan, Bawaslu sudah melakukan kajian melalui syarat formel dan materiel. Untuk syarat formel, yang dikaji adalah identitas pelapor dan waktu pelaporan. Untuk identitas sudah memenuhi syarat pelaporan karena berdomisili di Kotim. Sementara diunsur waktu tidak memenuhi syarat. Sebab yang bersangkutan sudah mengetahui dugaan kejadian tersebut sejak tanggal 7 November 2023, tetapi baru dilaporkan ke Bawaslu pada 29 November 2023.
“Syarat waktu pelaporan paling lama 7 hari setelah mengetahui kejadian dugaan tersebut. Namun dari unsur materielnya terpenuhi, karena ada uraian kejadian dan ada bukti,” terangnya.
Bawaslu tidak menindak laporan tersebut. Namun itu menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk melakukan investigasi. "Jika hasil investigasi ada kesesuaian antara bukti laporan dengan bukti yang ditemukan di lapangan, maka akan kami naikkan kasusnya menjadi temuan,” sebutnya.
“Jika sudah menjadi temuan, itu menjadi pelanggaran administratif KPU. Maka KPU akan disidangkan. Indikasinya, jika rekapan tidak sesuai, maka itu jatuhnya pelanggaran administratif. Kalau ada unsur kesengajaan, jatuhnya pidana pemilu. Bisa saja dipenjara dan dikenakan denda. Semua tergatung hasil investigasi nanti,” imbuhnya.
Menurut dia, jika hasil investigasi merupakan pelanggaran administratif, dan karena itu merupakan temuan Bawaslu, maka akan disidangkan oleh Bawaslu RI. Jika masuk kategori pelanggaran pidana, maka akan dibahas dalam penegakan hukum terpadu, yang didalamnya ada Bawaslu, polisi dan kejaksaan. (kom/ktk/ce/aza)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

