
Konflik Masyarakat Bangkal dengan Grup Best Agro Berawal dari Penyerobotan Tanah Adat (sub)
PALANGKA RAYA-Konflik agraria yang terjadi di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan yang melibatkan masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), disinyalir terjadi karena adanya penyerobotan tanah adat masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan Grup Best Agro tersebut beberapa tahun silam.
Terdapat 1.175 hektare (ha) lahan di luar HGU PT HMBP yang diduga merupakan tanah adat, tetapi sudah ditanam sawit oleh perusahaan bersangkutan.
“Di sana berangkat dari komunitas adat, wilayahnya dikelola secara komunal, memang ada beberapa yang dimanfaatkan menjadi ladang pertanian dan kebun, ini yang sebenarnya belum clear di proses awal,” beber Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata kepada Kalteng Pos, Selasa (19/12).
Bayu menjelaskan, hal yang belum clear di proses awal terkait dengan bagaimana peralihan hak ataupun penyelesaian menyangkut tanah adat itu. Ditilik dari asal-usul konflik, hal itu sudah berlangsung cukup panjang. Dari awal warga sudah menolak, tapi perusahaan tetap beraktivitas di sana, hingga terjadi konflik seperti sekarang ini.
“Hal itulah yang menjadi dasar warga setempat menuntut agar lahannya dikembalikan, karena kan memang berada di luar HGU PT HMBP,” tuturnya.
Bayu menceritakan, dalam kurun waktu 2008-2013, cukup banyak aksi yang dilakukan masyarakat untuk menuntut penyelesaian sengketa tersebut. Pada 2013 lalu sudah ada mediasi antara warga dan perusahaan. Dari pertemuan itu didapat kesepakatan terkait upaya menyelesaikan konflik dan merealisasikan kewajiban plasma 20 persen.
“Cuman belum detail. Modusnya kan seperti itu. Komitmen saja, tetapi nyatanya tidak dijalankan. Alasannya seperti pergantian penanggung jawab di perusahaan, sehingga prosesnya harus dimulai dari awal lagi,” katanya.
Karena itu, dilihat dari akar konflik, Bayu menyebut persoalan ini terjadi karena adanya penyerobotan tanah adat yang diduga dilakukan oleh Grup Best Agro. Hadirnya perusahaan itu telah merenggut tanah adat masyarakat Desa Bangkal. Masyarakat dari tiga desa yang terdiri dari Desa Bangkal, Terawan, dan Tabiku masih sering melakukan aksi untuk menuntut hak-hak mereka. “Ketiga desa itu yang sering melakukan aksi akhir-akhir ini,” ungkapnya.
Pada praktiknya, ujar Bayu, secara umum banyak perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan yang tidak mematuhi regulasi, dalam hal ini terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan perusahaan, perlindungan lingkungan hidup, dan aspek sosial seperti penerapan plasma.
Pemerintah punya kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar. Jika ditemukan selain pelanggaran administrasi, seperti tidak menempati lahan sesuai izin dan atau fasilitasi kebun di kawasan hutan, perusahaan bersangkutan harus diberi sanksi berupa pengurangan izin hingga pencabutan izin.
“Praktik perkebunan secara umum di Kalteng hampir semua seperti itu. Rata-rata perusahaan yang bernaung di bawah grup melakukan pelanggaran hukum, khususnya terkait perizinan,” jelasnya.
Bayu mengatakan, di Pulang Pisau terdapat empat anak perusahaan Grup Best Agro yang disinyalir melakukan pelanggaran. Keempatnya merupakan perusahaan yang di antaranya berdiri di atas kawasan hutan, ekosistem gambut, dan terjadi kebakaran berulang tiap tahun.
“Inilah yang menurut kami pentingnya peran dan tanggung jawab pemerintah untuk memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, Aryo Nugroho mengatakan, ribuan hektare lahan yang diubah menjadi kebun sawit oleh PT HMBP, dahulunya merupakan ladang tempat masyarakat adat setempat mencari penghidupan. Kurang lebih belasan tahun lalu, sebagian besar kawasan di Desa Bangkal merupakan ladang warga. Namun kini sudah banyak yang berubah jadi kebun sawit.
“Konsep masyarakat adat, legalitas kepemilikan itu melalui tanda batas alam, seperti sungai, tanaman, pohon, dan lainnya. Sedangkan konsep negara, legalitas tanah adat harus melalui surat. Nah jika ditanya surat-menyurat, pasti tidak ada atau baru dibuat. Namun lahan bekas ladang warga masih ada sampai sekarang sebagai bukti kepemilikan tanah adat tersebut,” jelas Aryo kepada Kalteng Pos, Selasa (19/12).
Regulasi terkait proses pengurusan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), lanjut Aryo, juga baru ada secara detail caranya pada tahun 2014. Sedangkan perusahaan PT HMBP menggarap lahan dengan izin dari negara sejak tahun 2005. Aryo mengatakan, karena warga tidak punya legalitas seperti yang diminta negara, walaupun ada penolakan atas kehadiran perusahaan tersebut, mereka tetap dikalahkan hingga akhirnya pasrah.
“Makanya kini tuntutan tanah 1.175 ha itu muncul kembali. Jika diurus sekarang, pasti tertolak, karena warga tidak punya wilayah adat lagi,” tambahnya.
Aryo menjelaskan, PT HMBP tercatat memperoleh izin usaha perkebunan (IUP) pada 17 Januari 2006 dengan Nomor 525/352/EK/2006 di lahan seluas 11.200 ha, dan mendapat pelepasan kawasan hutan seluas 10.098,20 ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 189/Kpts-II/2000 pada 29 Juni 2000.
“Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Seruyan Raya tersebut memperoleh hak guna usaha (HGU) pada 21 November 2006 berdasarkan HGU Nomor 24/HGU/BPN/06 dengan luas 11.229,12 ha,” tambahnya.
Terpisah, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR), Paulus Alfons Yance Dhanarto berpendapat, penyelesaian konflik agraria di Desa Bangkal harus dari akar permasalahannya.
Penyelesaian masalah secara prosedural bisa dimulai dengan peninjauan kembali semua tahap izin yang sekarang dimiliki perusahaan. Baik dari tingkat daerah yang memiliki kewenangan atas izin usaha perkebunan (IUP) maupun tingkat nasional yang memiliki kewenangan izin hak guna usaha (HGU) dan pelepasan kawasan hutan.
“Perlu ditelusuri secara faktual bagaimana tahapan perizinan melibatkan persetujuan dan atau pertidaksetujuan dari warga yang telah turun-temurun hidup di lokasi perkebunan. Terlebih lagi warga Bangkal adalah komunitas masyarakat adat, yang secara norma HAM dan bisnis diletakkan sebagai pemangku hak,” kata Paulus, Senin (16/10) lalu.
Menurutnya, persoalan realisasi plasma hanyalah duduk perkara yang terlihat di permukaan. Jika dirunut dari sejarahnya, persoalan yang terjadi di Desa Bangkal jauh lebih kompleks. Plasma hanyalah masalah di permukaan. Persoalan utamanya, apakah kehadiran perusahaan membawa manfaat atau mudarat bagi masyarakat setempat. Paulus menyebut, proses penyelesaian yang ideal secara konstitusional adalah ketika pemerintah berada di pihak warga. Hal ini merujuk pada pembukaan UUD, bahwa kehadiran negara adalah untuk melindungi.
“Bila oknum pejabat pemerintah menyatakan pemerintah netral, itu artinya melanggar konstitusi. Konstitusi memandatkan perlindungan kepada warga negara, sedangkan perusahaan bukan warga negara. Lokasi kejadian penembakan 7 Oktober 2023, menurut warga, berada di luar HGU PT HMBP,” ucapnya.
Menurut pria yang merupakan Staf Biro Penelitian dan Pengembangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng itu, dalam penyelesaian konflik, resolusi ideal adalah kedua belah pihak tidak dirugikan. Dalam arti, tidak menanggung dampak akibat konflik yang berkelanjutan. Kedua belah pihak, dalam hal ini adalah warga komunitas dan pihak perusahaan. Paulus berharap penyelesaian duduk perkara bisa kembali kepada konstitusi. Semua izin perusahaan yang bermasalah, lanjut Paulus, perlu ditinjau kembali. Jika warga tidak setuju, maka negara tidak boleh memberikan izin.
“Pemerintah sebagai alat negara, idealnya sebagai pembela masyarakat, bukan netral atau bahkan membela perusahaan,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi Kalteng Pos untuk meminta penjelasan terkait beroperasinya perusahaan di atas tanah adat masyarakat, bagian legal PT HMBP, Kutut Wibowo, tak kunjung memberikan respons hingga berita ini dinaikkan. (dan/ce/ala)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

