Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengadaan Batu Bara untuk PLN, Kejati Kalteng Tahan 2 Tersangka

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

PALANGKA RAYA–Setelah menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan tipikor pengadaan batu bara untuk PT PLN tahun 2022, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng resmi melakukan penahanan terhadap dua tersangka. Mereka adalah AM yang menjabat sebagai Wakil Presiden Bagian Pelaksanaan Pengadaan Batu Bara PT PLN serta MF yang merupakan Direktur Operasi PT Heleyora Powerindo, salah satu anak perusahaan dari PT PLN. Keduanya ditahan dan dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut, Kamis (21/12).


Advertisement

Kajati Kalteng Dr Undang Mogopal melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng Dauglas Pamino Nainggolan mengatakan, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kalteng telah melakukan upaya paksa yakni penahanan terkait kasus pengadaan bahan bakar batu bara untuk PLN dari wilayah penambangan Kalteng pada tahun 2022 atas tersangka berinisial AM dan MF.

Aspidsus mengatakan bahwa alasan dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka ini sesuai kewenangan dari pihak kejaksaan selaku pihak penyidik perkara. Disebutnya bahwa jaksa memiliki dua alasan hukum yakni alasan subyektif dan alasan obyektif untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka tindak pidana. Untuk alasan obyektif, Dauglas menyebutkan jaksa berpegang pada ketentuan aturan yang ada didalam pasal 21 KUHAP.

“Alasan di dalam pasal 21 KUHAP berdasarkan syarat obyektif yaitu karena pasal tindak pidana ini yang didakwakan ini memang mensyaratkan dilakukan penahanan,” terang Dauglas.

Advertisement

Dia menambahkan bahwa alasan obyektif jaksa lainnya sehingga melakukan penahanan dikarenakan kedua tersangka diketahui tidak berdomisili tinggal di kota Palangka Raya atau di wilayah hukum Kejati Kalteng.

“Keduanya tinggal di pulau Jawa jadi demi kelancaran penanganan perkara ini, pihak kejaksaan memandang perlu untuk keduanya ditahan,” ucapnya.

Sementara untuk alasan subyektif, Dauglas mengatakan bahwa hal itu semata-mata dilakukan demi mempercepat perampungan berkas perkara. Dauglas menyebutkan bahwa AM sendiri memiliki peran sebagai Wakil Presiden bagian Pelaksanaan Pengadaan Batu Bara di PT PLN dianggap terlibat dalam kasus korupsi ini dikarenakan dirinya dianggap tidak melakukan proses klarifikasi terkait dokumen penawaran yang diajukan oleh pihak perusahaan pemasok Batu bara yang menandatangani kontrak perjanjian dengan PT PLN.

Advertisement

“Ternyata pelaksanaan kontrak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan kerugian negara,” tegasnya.

Sementara untuk MF sendiri, Dauglas menyebutkan bahwa tersangka selaku pengawas dianggap tidak melakukan supervisi dan pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan batu bara tersebut.

“Tersangka tidak melakukan supervisi terhadap baru bara yang dipasok yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga menyebabkan kerugian negara,” katanya.

Untuk penahanan terhadap kedua tersangka AM dan MF sendiri dikatakan Dauglas akan dilakukan sesuai ketentuan didalam perundang undangan yakni selama 20 hari kedepan. “Dimulai dari hari ini (21/12) sampai tanggal 9 Januari 2024,” ucapnya.

Terkait nilai kerugian negara dalam kasus korupsi ini, Dauglas menyebutkan bahwa nilai kerugian negara di perkirakan berkisar sekitar Rp 5 Miliar. “Namun untuk hasil pastinya kita masih menunggu hasil perhitungan pihak auditor,” katanya.

Ketika di tanyakan wartawan terkait empat orang lainnya yang juga dinyatakan menjadi tersangka di dalam perkara korupsi ini yakni tersangka berinisial RRH (Direktur PT BIG), DPH, BLY (supervisor dari PT ATQ) dan TF (manajer PT Geoservice,cabang Mojokerto), Dauglas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan. (sja/ala)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer