Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sejumlah Warga Bangkal Tolak Keberadaan Koperasi

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

PALANGKA RAYA-Sebagian warga Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seru­yan masih menolak solusi plasma yang diajukan oleh pemerintah bersama PT Hamparan Masawit Banguna Persada (HMBP) I, terkait pemberian kebun kemitraan atau plasma. Masyarakat bersikukuh menolak solusi yang diajukan seperti pembagian plasma 443 hektare (ha) dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) dan pembentukan Koperasi Maju Bersama Bangkal.


Advertisement

Hal itu diketahui melalui surat yang beredar di percakapan WhatsApp yang tertulis perihal penegasan penolakan pembentuk koperasi Maju Bersama Bangkal dan penolakan realisasi seluas ±443 ha kebun kemitraan PT HMBP I.

Pada surat tersebut tertera beberapa poin yang berkaitan dengan dasar penolakan warga atas solusi yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di desa setempat.

Surat tersebut telah ditandatangani oleh 547 orang yang disinyalir menolak realisasi lahan seluas 443 ha, menolak realisasi lahan seluas 732 ha secara bertahap, dan menolak pembentukan Koperasi Maju Bersama Bangkal.

Advertisement

Salah satu warga Desa Bangkal berinisial JW, saat dikonfirmasi perihal surat tersebut mengatakan, pihaknya menolak solusi dari pemerintah atas konflik agraria yang terjadi di desa setempat. Pihak pemerintah diketahui mencanangkan pemberian plasma seluas 443 ha dalam bentuk SHU. Pemberian SHU itu kemudian diberikan kepada masyarakat melalui Koperasi Maju Bersama Bangkal yang baru dibentuk.

“Pada dasarnya mereka (masyarakat, red) tetap menuntut apa yang disampaikan sebelumnya, yakni lahan di luar HGU PT HMBP harus dikembalikan kepada masyarakat dan perusahaan bersangkutan harus merealisasikan 20 persen kewajiban plasma,” ungkap JW, Kamis (11/1).

Diceritakannya, pada Rabu (10/1), ia mendapat informasi dari beberapa warga bahwa pada pukul 14.00 WIB, Koperasi Maju Bersama Bangkal ada memberikan SHU kepada sejumlah warga sejumlah Rp700 ribu.

Advertisement

“Waktu ada pembagian SHU dari koperasi itu, keluarga korban tidak habis pikir, mereka mau menduduki lahan, tapi saya sampaikan; kalau bisa untuk ini sabar dulu, kita melalui musyawarah mufakat dahulu,” ungkapnya.

JW menyebut, keluarga korban tidak terima karena pihak koperasi berinisiatif untuk tidak transparan kepada masyarakat yang menolak. Diketahui keluarga korban tragedi penembakan di Desa Bangkal juga merupakan kelompok yang menolak SHU itu.

“Kemungkinan besar dalam minggu-minggu depan ini, semoga saja tidak terjadi, keinginan mereka itu menduduki lahan,” ucapnya.

Menurut JW, pihaknya selaku kelompok masyarakat yang menuntut agar Koperasi Maju Bersama Bangkal untuk dibubarkan karena dinilai memunculkan masalah baru bagi masyarakat setempat.

“Kalau seperti ini, masyarakat bisa terkotak-kotak, sesuai dengan isi surat, surat tersebut merupakan bentuk penegasan masyarakat yang tidak menerima realisasi 443 ha tersebut,” ujarnya.

Pada surat itu ada sejumlah poin yang menjadi dasar penolakan warga terhadap solusi yang ditawarkan pemerintah. Pada poin pertama tertulis tudingan bahwa Koperasi Maju Bersama Bangkal dibentuk tanpa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri seluruh warga Desa Bangkal. Begitu pula dengan pemilihan kepengurusan koperasi yang juga tidak berdasarkan pilihan warga.

“Keanggotaan koperasi ini diduga keras berdasarkan daftar anggota koperasi yang lain yang ada di Desa Bangkal.” Demikian kutipan salah satu kalimat dalam surat tersebut.

Poin kedua tertulis, Koperasi Maju Bersama Bangkal sangat diduga kuat tidak mempunyai anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Ada sembilan poin tuntutan yang secara keseluruhan menolak solusi dari pemerintah dan menuntut agar plasma direalisasikan sebesar 20 persen dan pengembalian kebun yang berada di luar HGU milik PT HMBP I.

“Masyarakat Desa Bangkal sangat dirugikan, kami berkorban waktu, uang, bahakan sampai ada yang meninggal, pemerintah daerah harus bertanggung jawab karena ada kelalaian, kenapa sudah puluhan tahun perusahaan itu berdiri, tetapi tidak merealisasikan kewajiban,” ungkap JW.

Terkait dengan upaya penolakan terhadap koperasi, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan. JW menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan salah satu kepala bidang pada dinas tersebut. Jawaban yang didapat bahwa pihak dinas akan segera jemput bola dan mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami jelas minta agar koperasi itu dibubarkan, karena bikin masalah saja itu, kata mereka akan berkomunikasi lagi dengan pj bupati,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, Heriyadi Zebua mengatakan, pada Rabu (10/1) pihaknya sudah mengadakan rapat dengan masyarakat terkait dengan keberadaan koperasi tersebut.

“Intinya ada penolakan, tetapi itu tuntutan segelintir orang saja, menurut saya apa yang ada ini diterima saja dahulu, karena dari 1.175 ha itu kan 443 ha-nya diselesaikan,” ungkapnya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Menurut Heriyadi, disperindagkop pada intinya hanya melaksanakan tugas untuk pengusulan pendirian koperasi secara legal. Dan itu sudah dilaksanakan. Ia menegaskan, Koperasi Maju Bersama Bangkal merupakan koperasi yang legal dan sudah memiliki dasar hukum.

“Kalau terkait proses segala macam, tunggu dari pihak internal koperasi saja untuk melaksakanannya,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat bisa menerima tawaran yang ada. Realisasi selanjutnya bisa berproses. Sebab, disperindagkop sudah mendapat instruksi dari gubernur untuk segera merealisasikan 20 persen kebun plasma itu.

“Koperasi itu kan sudah memiliki AD/ART, dengan sudah diusulkannya pembentukan koperasi itu, otomoatis AD/ART-nya sudah ada,” ujarnya.

Terkait tuntutan sejumlah warga agar izin Koperasi Maju Bersama Bangkal dicabut, Heriyadi menyebut surat yang berkaitan dengan itu baru masuk ke pihaknya. Jadi, perlu dikomunikasikan kembali. Saat ini kepala dinas sedang berada di Jakarta, mendampingi Pj Bupati Seruyan dalam mengiktui evaluasi pj kepala daerah di Kemendagri RI.

“Itu kan akan kami kaji ulang, akan kami komunikasikan nanti dengan pj bupati soal tuntutan masyarakat itu, kami akan komunikasikan ulang, kalau sudah ada informasi terbaru, akan kami kabari lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Bangkal, Susila Sri Wahyuni mengatakan, solusi yang diberikan oleh pemerintah itu bukanlah keinginan tunggal segelintir orang, melainkan untuk kebaikan bersama. Selama ini yang dituntut masyarakat adalah realisasi kebun plasma.

“Saya selaku bawahan tidak bisa melawan apa yang diperintah atasan, dalam pembentukan koperasi kemarin hanya diberi waktu dua hari, sore ditelepon kadis perkebunan, besoknya diminta langsung membentuk koperasi, lalu nama harus masuk,” beber Susila kepada Kalteng Pos, Kamis (11/1).

Susila mengatakan, dalam proses pembentukan koperasi itu, ia mengundang masyarakat melalui pesan WhatsApp. Ia berpikir tidak mungkin mengundang orang banyak dalam waktu sehari. Undangan melalui WhatsApp itu pun melibatkan seluruh perangkat desa. Ketua BPD pun hadir pada rapat pembentukan koperasi itu.

“Saya masih ingat, saya ditelepon sore hari saat masih dalam perjalanan, diberitahu untuk ikut rapat secara daring bersama camat, kepala dinas, dan pihak dari kabupaten, saya diminta segera membentuk koperasi, saya masih ingat kepala dinas perkebunan mengatakan; apabila tidak segera dibentuk, maka Desa Bangkal tidak diurus untuk plasmanya’, karena masyarakat dianggap tidak mau,” tutur Susila.

Alasan pihaknya mau menerima solusi dari pemerintah adalah karena ada janji pemberian kebun plasma. Maka dari itu pihaknya mau menyetujui. Susila mengakui bahwa sebelumnya ia menolak tawaran penyelesaian masalah itu.

“Tapi aku anggap itu suatu penekanan, untuk kebaikan masyarakat juga, cobalah kami ambil, jadi kami tidak bisa lagi, sampai saat ini dengan membagikan SHU, masyarakat antusias saja untuk mengambilnya, jadi hanya sebagian orang saja yang menolak,” tegasnya.

Disinggung terkait surat penolakan warga yang beredar kemarin, di mana di dalamnya ditandangani oleh 500 lebih warga, Susila menyebut hal itu bisa saja merupakan rekayasa. Sebab, ia tahu bahwa sudah ada beberapa orang yang bisa menjadi saksi, tetapi enggan untuk terlibat masalah lagi.

“Kalau kami mau membalikkan, sudah beberapa orang mau jadi saksi, tapi aku enggan bermasalah. Kami berani jadi saksi kalau itu tidak ada yang tanda tangan, direkayasa, tapi aku malas, kalau aku mau terjadi masalah lagi, bisa saja menuntut balik, tapi untuk apa lagi membuat ricuh di tengah masyarakat,” jelasnya. Menurut Susila, Desa Bangkal memiliki penduduk berjumlah 4.840 jiwa.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kembali perihal tudingan tanda tangan palsu tersebut, JW, salah satu warga yang menolak, menyebut pihaknya siap beraudiensi dengan kepala desa. “Kalau kepala desa mengatakan rekayasa, kami siap audiensi di mana saja, kami panggil warga yang ada, karena pada saat itu yang menandatangani itu adalah warga, kami datangi dari rumah ke rumah,” ujar JW.

Kalteng Pos juga berupaya mengonfirmasi Pj Bupati Seruyan terkait persoalan ini. Namun hingga berita ini dinaikkan, belum ada respons dari yang bersangkutan. (dan/ce/ala)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer