Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gerebek Tambang Ilegal di Katingan, Mabes Polri Sita Ekskavator

I
Penulis: Indra Zakaria❯
ILLEGAL MINING : Sejumlah barang bukti hasil penggerebekan lokasi pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan Tim Mabes Polri diamankan di halaman Satreskrim Polres Katingan.
ILLEGAL MINING : Sejumlah barang bukti hasil penggerebekan lokasi pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan Tim Mabes Polri diamankan di halaman Satreskrim Polres Katingan.

Tim Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah alat berat usai menggerebek lokasi penambangan tanpa izin (illegal mining) di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam operasi ini, Tim Tipidter Subdit 3 Bareskrim Polri mengamankan alat berat berupa ekskavator, mobil, dua mesin diesel dan peralatan pertambangan lainnya pada Sabtu 27 Januari 2024 lalu.


Advertisement

Pantauan Radar Sampit, aktivitas penambangan liar marak terjadi di bumi Penyang Hinje Simpei. Sejumlah barang bukti yang diduga dari kegiatan penambangan ilegal di kawasan hutan tanpa izin di Pendahara, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing tersebut sudah diamankan di Mapolres Katingan. Pemilik ekskavator berinisial I dan operator ekskavator kabarnya sudah dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke Mabes Polri. Sebanyak sembilan orang pekerja juga diamankan beserta barang bukti. Kasatreskrim Polres Katingan, Iptu Muhammad Saladin enggan memberikan komentar dan tidak mau ditemui awak media untuk mengonfirmasikan terkait operasi Tim Bareskrim Mabes Polri di wilayah Katingan ini.

“Nanti dulu ya. Saya mau keluar sebentar,” ucap singkat Saladin kepada awak media, (5/2/2024).

Sekadar diketahui, sejumlah orang di Kabupaten Katingan yang diamankan diduga telah penambangan ilegal di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha. Kegiatan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. (sos/fm)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Duka Operasi Karhutla: Jenazah Korban Helikopter MI-17 Dipulangkan, Tim Berpacu Cari Korban Lain

Duka Operasi Karhutla: Jenazah Korban Helikopter MI-17 Dipulangkan, Tim Berpacu Cari Korban Lain

Duka Operasi Karhutla: Jenazah Korban Helikopter MI-17 Dipulangkan, Tim Berpacu Cari Prajurit di Dalam Kabin

Fraksi NasDem Dorong Peningkatan Tiga Ruas Jalan di Kecamatan Kumai

Fraksi NasDem Dorong Peningkatan Tiga Ruas Jalan di Kecamatan Kumai

Juru bicara Fraksi NasDem Prasyuda Aprianto menyampaikan, tiga ruas yang diusulkan untuk ditingkatkan yakni Jalan Ampi RT 07, Candi

Jarak Pandang Terbatas, Helikopter Tidak Terbang, Menhut Beberkan Kendala Waterboom Karhutla Kalteng

Jarak Pandang Terbatas, Helikopter Tidak Terbang, Menhut Beberkan Kendala Waterboom Karhutla Kalteng

”Jarak Pandang Sangat Terbatas, Helikopter Tidak Bisa Diterbangkan!” Menhut Beberkan Kendala Waterbombing Karhutla Kalteng (Rekomendasi)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer