Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cegah Wabah, Dinas Pertanian Kobar Perketat Lalu Lintas Ternak

I
Penulis: Indra Zakaria❯
PENGAWASAN: Dokter Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat saat melakukan pemeriksaan anak ayam yang akan dikirim ke pulau Jawa. (drh Sofyan/Radar Sampit)
PENGAWASAN: Dokter Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat saat melakukan pemeriksaan anak ayam yang akan dikirim ke pulau Jawa. (drh Sofyan/Radar Sampit)

 


Advertisement

Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat memperketat pengawasan kesehatan hewan yang akan masuk maupun yang akan dikirim keluar daerah. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan untuk memperkuat pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit lainnya (HPM).

Sedikitnya ada 1.300 boks berisi 131.300 ekor anak ayam ras broiler (pedaging) umur satu hari (day old chicken/DOC) dari perusahaan pembenihan di Pangkalan Lada yang akan dikirim ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Hotni Purba menerangkan bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Pertanian Kobar wajib melakukan pemeriksaan sebagai prasyarat teknis untuk penerbitan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH/Animal Health Certificate).

“Rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan dan SKKH dari daerah asal merupakan dokumen yang diwajibkan untuk lalu lintas HPM, sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangnya. Lebih lanjut Hotni menjelaskan, terbitnya Permentan No 17 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk mencegah risiko masuknya penyakit dari hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) dari dan keluar daerah antar wilayah kabupaten/ provinsi/ antarpulau.

Advertisement

Lebih lanjut Hotni menjelaskan, terbitnya Permentan No 17 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk mencegah risiko masuknya penyakit dari hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) dari dan keluar daerah antar wilayah kabupaten/ provinsi/ antarpulau. “Melalui peraturan ini maka lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dapat terawasi dengan baik,” lanjutnya. Oleh karena itu pihaknya berharap bagi setiap pelaku usaha di bidang peternakan dapat mematuhi prosedur yang berlaku untuk menjalankan proses melakukan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat. (sla/yit)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Sampit
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jelang Porprov 2026, DPRD Kobar Kembali Ingatkan Stok BBM 

Jelang Porprov 2026, DPRD Kobar Kembali Ingatkan Stok BBM 

Ketua Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, H Arief Asyrofi, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait mengantisipasi kebutuhan BBM

ODOL Masih Masuk Kota Pangkalan Bun, DPRD Kobar Desak Dishub Perkuat Pengawasan

ODOL Masih Masuk Kota Pangkalan Bun, DPRD Kobar Desak Dishub Perkuat Pengawasan

Kondisi tersebut menjadi sorotan Komisi C DPRD Kobar yang meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memperketat pengawasan dan pengendalian kendara

Nestapa Remaja Putri di Pangkalan Banteng: Diperkosa Sepupu Sendiri Hingga Pendarahan, Pelaku Diduga Terindikasi Narkoba

Nestapa Remaja Putri di Pangkalan Banteng: Diperkosa Sepupu Sendiri Hingga Pendarahan, Pelaku Diduga Terindikasi Narkoba

Pangkalan Bun — Dugaan kasus kekerasan seksual tragis yang menimpa seorang remaja putri lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengguncang warga Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Bar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer