Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lebih Rendah dari Tuntutan, Oknum Polisi Pemicu Kematian Warga Bangkal Divonis Ringan

R
Penulis: Radar Sampit❯
DIHUKUM RINGAN: Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Palangka Raya memberikan vonis ringan terhadap terdakwa perkara penembakan warga Desa Bangkal, Iptu Anang Tri Wahyu, Senin (10/6/2024). (Istimewa)
DIHUKUM RINGAN: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan vonis ringan terhadap terdakwa perkara penembakan warga Desa Bangkal, Iptu Anang Tri Wahyu, Senin (10/6/2024). (Istimewa)

 


Advertisement

Praktik penegakan hukum terhadap terdakwa penembak warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Inspektur Satu Anang Tri Wahyu, mencabik keadilan rakyat. Hilangnya nyawa warga diganjar dengan hukuman ringan. Oknum perwira Polda Kalteng itu hanya divonis sepuluh bulan penjara.

Vonis yang ringan itu diputuskan Ketua Majelis Hakim Muhammad Affan dengan Hakim Anggota Sri Hasanawati dan Yudi Eka Putra, Senin (10/6/2024). Para pengadil di Pengadilan Negeri  Palangka Raya itu memberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kalteng yang sebelumnya menuntut setahun penjara. ”Menyatakan terdakwa bersalah karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara sepuluh bulan,” kata Affan dalam amar putusannya. Vonis penjara yang diberikan hakim dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa. Dengan demikian, Anang hanya mendekam dalam penjara sekitar 7-8 bulan.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Palangka Raya Nugroho mengaku tidak kaget dengan vonis tersebut. Pasalnya, sejak awal saat kasus itu mulai diumumkan Polda Kalteng, tersangka dijerat dengan Pasal 351, 359, dan 360 KUHPidana. Hal itu diamini JPU Kejati Kalteng dalam dakwaan. ”Kami tidak kaget. Makanya itu, LBH  Palangka Raya dan Koalisi telah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi untuk memasukkan Pasal 340 Jo 338 KUHPidana, karena kami yakin pelaku melakukan penembakan dengan sengaja dan hal ini terungkap dalam fakta persidangan serta diakui oleh Terdakwa. Namun, surat kami tersebut tidak digubris pihak kejaksaan,” ujarnya. Terdakwa bisa dihukum lebih berat apabila dijerat dengan pasal tersebut. Pasal 340 KUHP ancamannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 338, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Nugroho menilai, proses pembacaan tuntutan membuat terang penanganan kasus tersebut. Jaksa hanya menuntut terdakwa setahun tahun penjara.

Advertisement

Hal itu memperlihatkan korps Adhyaksa tersebut tak ubahnya hanya berlaku sebagai penasihat hukum atau pembela terdakwa, karena dalam dalil tuntutan menyatakan pihak keluarga korban telah menerima santunan dari Rp70-100 juta. Termasuk adanya sidang adat perkara tersebut. ”Aneh bin ajaib, karena faktanya santunan tersebut bukan dari terdakwa, namun dari pihak lain. Lebih saktinya lagi, pertimbangan soal santunan juga digunakan Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa sepuluh bulan penjara. Lebih rendah dari tuntutan jaksa,” katanya.

Dia menegaskan, putusan Pengadilan Negeri  Palangka Raya dalam perkara itu telah mencoreng cita-cita negara hukum. Vonis yang diberikan tidak membawa keadilan bagi korban dan keluarganya. ”Putusan ini juga kami nilai sebagai ancaman demokrasi bagi masyarakat yang ingin menuntut hak konstitusinya, karena tidak memberi efek jera bagi pelaku pembunuhan atau pada kasus-kasus yang lain kedepannya,” ujarnya. Nugroho menduga perkara itu telah diskenariokan sejak awal untuk memvonis ringan pelaku dan putusannya menutup kasus.

”Walaupun putusan lebih rendah dari tuntutan jaksa, kami pesimis jaksa akan melakukan upaya banding. Sehingga kasus ini pun akan dinyatakan ditutup dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” katanya. Menurut Nugroho, hakim dan jaksa tidak menyentuh surat dari LPSK dengan Nomor A.1663/R/KEP/SMP-LPSK/VI tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi. Surat tersebut menyatakan permohonan fasilitasi restitusi berupa penilaian ganti rugi korban tindak pidana yang diajukan Mana (ibu kandung Gijik, korban tewas) sebesar Rp2.273.043.500. ”Kami telah memasukan surat ini ke PTSP Kejaksaan Tinggi pada 5 Juni 2024 dan ke Pengadilan Negeri  Palangka Raya pada 7 Juni 2024, sehingga tidak ada alasan kedua instansi itu tidak mengetahui soal keberadaan surat dari LPSK. Pihak Majelis Hakim pun menolak Amicus Curiae (sahabat peradilan) yang diajukan rekan-rekan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas  Palangka Raya,” tegasnya lagi. Nugroho menambahkan, almarhum Gijik maupun korban luka, Taufik Nurahman, serta warga Desa Bangkal lainnya hanya mengungkapkan pendapatnya di muka umum. Mereka menuntut PT Hamparan Bangunan Masawit Persada (HMBP) I merealisasikan 20 persen lahan untuk masyarakat dan pengembalian tanah warga Desa Bangkal seluas 1.175 diluar HGU perusahaan.

Advertisement

”Aksi yang dijamin undang-undang itu harus terhenti karena tembakan dari aparat kepolisian yang menggunakan peluru tajam. Hak demokrasi warga telah terpasung atas peristiwa ini,” katanya. Dalam dakwaan JPU sebelumnya disebutkan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan, termasuk pengakuan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tidak hati-hati menggunakan senjata pengamanan ketika terjadi chaos antara warga dengan petugas di wilayah perkebunan PT HMBP pada 7 Oktober 2023 lalu.

Sebelum menembakan senjata AK 101 yang digunakan, terdakwa tidak memeriksa kembali jenis peluru yang ada dalam magasin. Magasin yang seharusnya berisi peluru karet, justru berisi peluru tajam. Jaksa mengatakan, tembakan yang dilepaskan terdakwa mengenai dua orang warga bernama Gijik dan Taufik Nurrahman. Korban Gijik akhirnya meninggal dunia. Sementara Taufik yang terkena pantulan peluru dari Gijik, mengalami luka berat.

”Bahwa benar kemudian terdakwa menembak ke arah kerumunan massa yang berjarak kurang lebih 96,8 meter dan bermaksud tidak membidik sasaran tertentu. Setelah terdakwa menarik picu senjata api yang diarahkan ke kerumunan massa, terdakwa merasa bunyi dan hentakan senjata yang digunakan berbeda dari bunyi dan hentakan peluru karet,” kata JPU membacakan analisis yuridis dakwaan. Terdakwa langsung mengosongkan kamar senjata dan mengambil amunisi yang keluar. Lalu kembali ke posisi belakang untuk mengecek, yang ternyata isi magasin itu amunisi tajam. Meskipun perbuatan terdakwa telah yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan mengalami luka berat, jaksa menyatakan hal tersebut tidak diniatkan atau disengaja. Hal itu membuat terdakwa terbebas dari dakwaan pertama, yaitu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang sebagaimana dakwaan pertama primer dan dakwaan melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat seperti dakwaan pertama subsider yang diajukan penuntut umum. (daq/ign)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Sampit
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer