Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di Kabupaten Ini, Banyak Pasangan Bercerai Karena Judi

R
Penulis: Radar Sampit❯
Pengadilan Agama Kelas I B Pangkalan Bun
Pengadilan Agama Kelas I B Pangkalan Bun

 


Advertisement

Masalah ekonomi dan perjudian masih menjadi pemicu utama perceraian di Kotawaringin Barat. Ketika uang yang dimiliki hanya pas-pasan, justru habis digunakan untuk judi. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Muhammad Sulaiman mengatakan, perjudian sering kali menempel pada persoalan ekonomi pasangan suami istri, sehingga kerap menimbulkan cekcok.

“Jadi, judi  itu bukan masalah utama. Tapi, banyak kasus judi ikut di masalah utama. Misalnya, karena masalah utamanya ekonomi karena banyak hutang, kemudian fakta di persidangan ternyata ada kaitan dengan judi,” terang Muhammad Sulaiman. Dia mencontohkan, ada pasangan suami istri yang terhimpit persoalan ekonomi. Ketika punya modal seadanya, bukannya dimanfaatkan untuk hal yang positif, justru digunakan untuk berjudi. Keinginan mendapat keuntungan berkali lipat dari judi justru sering berbanding terbalik.

Mereka kalah dan modal habis, sehingga muncul pertengkaran yang berkepanjangan dalam rumah tangga, dan ujung-ujungnya salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian. “Kalau dirata – ratakan kasus judi cukup banyak di Kobar. Namun bukan penyebab utama. Bisa jadi perbandingannya dari 10 perkara itu 2 perkara yang judi masuk dalam perkara perselisihan,” ungkapnya.

Advertisement

Latar belakang kasus perceraian di Kobar adalah masalah ekonomi, pertengkaran yang berkepanjangan, dan ditinggalkan oleh salah satu pasangan. Hingga pertengahan 2024, angka perceraian di Kobar mencapai 176 kasus. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penuruan perkara perceraian dikarenakan adanya aturan dari Mahkamah Agama terkait syarat yang ketat bagi seseorang yang ingin mendaftarkan perkara cerai.

“Adanya penurunan ini berdasarkan analisis kami karena adanya perubahan peraturan dari Mahkamah Agama, yaitu harus enam bulan berpisah, baru bisa mengajukan permohonan di Pengadilan Agama. Namun untuk kasus KDRT bisa langsung mengajukan gugatan dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (tyo/yit)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Sampit
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer