Titik Panas Mulai Ditemukan, BPBD Kotim Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalambil langkah cepat untuk menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 90 hari ke depan. Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi persiapan penanganan karhutla di aula Pusdaops BPBD Kotim yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kotim Rihel, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam dan sejumlah instansi terkait.

“Sesuai kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi  kita tetapkan status siaga darurat karhutla dimulai hari ini 4 Juli-1 Oktober 2024,” kata Rihel, (4/7/2024). Status siaga darurat karhutla dapat dimungkinkan ditingkatkan menjadi tanggap darurat apabila situasi kejadian kebakaran mengalami peningkatan yang disertai peningkatan titik hotspot.

“Titik hotspot sudah mulai ditemukan sehari bisa satu sampai 2-3 titik. Tetapi karena beberapa hari ini hujan, hotspot hilang timbul. Namun, tidak menutup kemungkinan daerah rawan karhutla seperti di wilayah selatan Kotim dan termasuk wilayah tengah yaitu Baamang dan MB Ketapang termasuk Seranau mengalami kejadian kebakaran,” katanya.

Untuk mencegah potensi kerawanan karhutla, Pemkab Kotim melalui BPBD Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah persiapan peralatan dan personel. “Saat status siaga karhutla ditetapkan inilah semua harus kita persiapkan sebaik-baiknya seperti personel dan peralatan jangan sampai karena lama tidak dicek saat dipakai sampai ke lokasi malah tidak bisa berfungsi,sehingga hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan,” kata Rihel. Rihel juga mengharapkan peran serta perusahaan besar swasta (PBS) untuk membantu menyediakan embung terutama di wilayah selatan. “Kesiapan embung juga harus didukung dengan akses jalan masuknya. Apabila kejadian kebakaran jangkauannya lebih dari 4 km, ada kemungkinan kita mengusulkan helikopter water bombing membantu memadamkan dari udara,” ujarnya.

“Mudah-mudahan kejadian kebakaran tidak terjadi di wilayah konsensi lahan, kasihan pelaksana water bombing tidak dibayar. Karena, penanganan water bombing hanya dapat dilakukan di kawasan masyarakat yang menjadi skala prioritas, bukan kawasan konsesi,” tambahnya.

Selain itu, Rihel mengajak jajaran kepala desa, lurah hingga camat untuk berperan aktif memberikan edukasi dalam setiap kegiatan pertemuan yang mengundang masyarakat untuk menegaskan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. “Saat status siaga karhutla diaktifkan ini patroli dilakukan masing-masing, posko masih belum didirikan, karenanya kerjasama dan peran serta lurah dan camat sangat penting dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar jangan sampai membakar lahan dengan cara membakar,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan, penetapan status siaga karhutla dilakukan sebagai atensi dari pemerintah pusat yang ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi di Provinsi Kalimantan Tengah. “Memang setiap memasuki musim kemarau setiap tahun, BPBD menetapkan status siaga darurat karhutla, untuk tahun ini Kotim berinisiatif mendahului (penetapan status siaga) kabupaten lain (di Kalteng),” kata Multazam. Selama status siaga karhutla diaktifkan, Pemkab Kotim akan melakukan mitigasi bencana dengan mensiagakan personel dan peralatan 7 unit mobil pemadam, mesin pompa, selang dan peralatan lainnya yang tersedia di BPBD Kotim.

“Pendekatan masyarakat ini yang penting dalam mitigasi bencana. Operasional penanganan karhutla hanya sia-sia dilakukan apabila masyarakatnya tidak disadarkan,” ujar Multazam. Berdasarkan risiko kajian bencana, wilayah selatan seperti Kecamatan Mentaya Hilir Selatan,Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut dan termasuk wilayah Kota Sampit yakni Kecamatan Baamang dan MB Ketapang termasuk daerah rawan terjadi kebakaran. “Baru-baru ini sudah ada satu kejadian kebakaran lahan sekitar 0,7 ha lahan terbakar Jumat lalu di Jalan Sawit Raya dan sudah dilakukan penanganan. Dilihat dari risiko bencana pada tahun 2023 lalu, titik hotspot terbanyak dan rawan terbakar terjadi di wilayah selatan dan tengah yang menjadi atensi kami,” katanya. Multazam mengatakan, BPBD Provinsi Kalteng tahun ini juga membantu dana operasional untuk masyarakat peduli api (MPA) di empat Kecamatan Mentaya Hilir Selatan,Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit dan Baamang.

“Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi kejadian kebakaran hebat sehingga Kotim tidak sampai meminta bantuan water bombing. Namun, apabila memang dibutuhkan, kami akan mengusulkan untuk pemadaman kebakaran yang sulit dijangkau melalui akses darat,” ujarnya. Multazam menambahkan, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Upacara 17 Agustus tahun ini akan dilaksanakan di Kalimantan Timur yang masih satu pulau dengan Kalimantan Tengah. Ini juga menjadi atensi pemerintah, walaupun posisi Kalteng dan Kaltim jauh, kita tetap waspasa agar jangan sampai Kotim menyumbang asap ke wilayah IKN,” tandasnya. (hgn/yit)