Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan, kebijakan pemerintah pusat bukan hanya untuk menertibkan kawasan hutan di Kalteng, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kemajuan dan kemakmuran Bumi Tambun Bungai.
”Tentunya Satgas PKH perlu kerja sama kita di daerah. Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mendukung program PKH. Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan kekayaan hutan benar-benar dikelola optimal dan berkelanjutan, serta membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Agustiar.
Sementara itu, tim Satgas PKH dari Jakarta rencananya (18/3) akan mendarat di Kota Sampit menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Kunjungan lapangan ini sekaligus melakukan pemasangan papan sita di areal perkebunan yang menggarap kawasan hutan tanpa izin.
Tim yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga ini, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Kepala BAIS TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo. Kemudian, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimayu, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Pokja Gakkum Satgas PKH Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah, dan Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik. Setelah tiba di Bandara Haji Asan Sampit, rombongan akan langsung diberikan pengarahan singkat pelaksanaan Satgas PKH di Kalteng.
Kemudian, menuju titik penyitaan. Di lokasi akan ada pengarahan operasi pemulihan kawasan hutan tersebut. Selain itu, rencananya akan dilakukan peninjauan beberapa PBS yang sudah dilakukan penyitaan dan penempatan prajurit yang bertugas di lokasi. Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya mengatakan, Pemkab Kotim telah mempersiapkan diri menerima kunjungan lapangan Satgas PKH. Akan tetapi, pihaknya belum mengetahui lokasi kunjungan lapangan yang dilakukan Satgas PKH yang rencananya didampingi Kapolda Kalteng dan Pangdam tersebut.
”Kunjungan lapangan ini dilakukan Satgas PKH terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga yang melihat langsung progres di lapangan,” ujar Halikinnor. (daq/ang/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!