Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sawit Sitaan Dipanen Orang Tak Dikenal

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memasang plang tanda penyitaan di kawasan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Agro Bukit di Jalan Sudirman km 26 disita Tim Satgas Penertiban
Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memasang plang tanda penyitaan di kawasan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Agro Bukit di Jalan Sudirman km 26 disita Tim Satgas Penertiban

 


Advertisement

Lahan perkebunan kelapa sawit yang disita Satuan Tugas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) belum aman sepenuhnya. Pasalnya, di atas lahan yang dikuasai negara itu tetap dilakukan pemanenan. Informasi dihimpun Radar Sampit, panen sawit terjadi di lahan sitaan PT Agro Bukit Jalan Jenderal Sudirman km 26. Informasinya, panen tersebut dilakukan menggunakan sejumlah truk. Belum jelas apakah aktivitas itu dilakukan perusahaan atau warga. Pihak perusahaan belum bisa dihubungi terkait informasi tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur SP Lumban Gaol mengatakan, adanya aktivitas itu akibat belum jelasnya tindakan Satgas PKH. ”Apakah pascapemasangan plang itu disertai surat untuk menghentikan aktivitas di areal dimaksud atau hanya baru sekadar warning permulaan untuk pengambilalihan atau bagaimana,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena langkah penertiban belum jelas sepenuhnya di publik. Informasi yang beredar di masyarakat masih minim, termasuk ke pemerintah daerah. ”Sehingga ketika masyarakat melihat masih berjalannya aktivitas di areal yang diberikan plang atau papan penyitaan, perusahaan bisa dianggap mengabaikan keputusan pemerintah atau dianggap melawan pemerintah,” katanya.

Advertisement

Dia meminta Satgas PKH bisa menyampaikan ke publik untuk menghindari multitafsir di masyarakat. Apabila hal itu tidak dijelaskan, masyarakat bisa melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti penjarahan atau pemanenan massal. Gaol mengingatkan Satgas PKH atau yang ditugaskan mengamankan hasil penertiban agar bisa bersuara dan menyampaikan ke publik sebagai bagian dari sosialisasi untuk menghindari hal tak diinginkan. ”Perusahaan yang arealnya ada dalam penertiban satgas agar bisa menyampaikan ke publik bila memang masih bisa melakukan aktivitas di areal tersebut. Apabila tidak menyampaikan itu dengan jelas, jangan salahkan ketika masyarakat berbuat yang buruk di lokasi yang dianggap bermasalah tersebut,” ujarnya. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Sampit
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer