Polda Kalteng menegaskan akan menindak praktik premanisme yang berkedok ormas. Hal itu terkait dugaan penyegelan yang dilakukansalah satu ormas kepada PT BAP di Kabupaten Barito Selatan. ”Terkait di Barsel, saya sudah perintahkan Dirkrimsus, Dirkkrimum, dan Jatanras membentuk tim melakukan penyelidikan membantu Polres Barsel. Kami akan melakukan penegakan hukum tegas dan tetap menjunjung keadilan,” kata Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan.
Dia menekankan, dalam permasalahan apa pun, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga harus diselesaikan dengan proses hukum. Apabila dalam proses hukum ada keputusan dan belum dijalankan, masih ada tahapan selanjutnya yang dapat diupayakan.
Hal ini dimaksudkan, setelah ormas itu menyegel PT BAP dengan dalih menerima kuasa dari Su, warga Barito Timur (Bartim) terkait perselisihan bisnis jual beli karet dan telah disidangkan di Pengadilan Buntok. ”Kami akan lakukan proses penegakan hukum dengan tegas. Saya sudah perintahkan tegas, dan akan memproses kejadian ini secara hukum. Terkait kasus ini, saya perintahkan menerbitkan LP model A. Karena kemungkinan pihak perusahaan merasa tertekan dan takut. Oleh sebab itu dilakukan penyelidikan,” ucapnya.
Iwan menambahkan, apabila di dalam penyelidikan penyegelan terdapat peristiwa tindak pidana, maka pihaknya akan menaikkan ke proses sidik dilanjutkan dengan pengumpulan barang bukti dan penetapan tersangka. ”Saya memahami mungkin masyarakat ada yang diperlakukan tidak adil. Proses hukum merasa bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan kepastian hukum. Tetapi sekali lagi, negara kita negara hukum. Permasalahan apa pun di masyarakat, bisa diselesaikan melalui proses hukum secara tegas dan seadil-adilnya,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar di media sosial potongan video penyegelan yang dilakukan oleh ormas di PT BAP, Barsel pada 26 April 2025. Diketahui, ormas itu menerima kuasa dari Su, warga yang berselisih dengan PT BAP. Dalam proses persidangan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung, PT BAP dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Su karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp778.732.739.
PT BAP juga dihukum membayar ganti rugi material keuntungan yang tidak dapat dinikmati atau diperoleh oleh Su dikarenakan tidak dapat mengelola uang harga karet tersebut, yang sampai sekarang belum dibayar oleh PT BAP sebesar 6 persen terhitung sejak 2 Februari 2011 sampai dengan dipenuhinya putusan dalam perkara ini. (daq/ant/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!