Dugaan Korupsi di Pelabuhan Kotim, Awalnya Laporan ke Mabes Polri, Siapa yang Bermain di Pelabuhan Kotim?
SAMPIT - Pemeriksaan terhadap pengguna jasa hingga pengelola pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berjalan. Polda Kalimantan Tengah membidik dugaan tindak pidana di sektor lalu lintas angkutan air yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir.
Perkara ini disinyalir banyak melibatkan pihak tertentu yang selama ini membidangi urusan kepelabuhanan. Informasi yang didapat perkara ini awalnya dilaporkan ke Mabes Polri lantaran praktik kotor itu sudah bergulir tanpa ada penindakan. Praktisi jasa kepelabuhan di Kalteng, Rudy Irwandy, menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan aparat dalam menelisik dugaan penyimpangan yang selama ini mencuat di pelabuhan agar terang benderang.
Selama ini ada dugaan main curang yang berpotensi merugikan keuangan negara. Rudy mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap oknum di KSOP, Pelindo, Dinas Perhubungan Kotim, dan para pengusaha, bukanlah perkara biasa.
Dia menyebutkan perkara ini harus jadi atensi dan dituntaskan karena sejak lama sudah sering dilaporkan. Bahkan kabarnya sudah ada penggeledahan di salah satu kantor yang diduga berkaitan dengan aktivitas Pelabuhan.
Itu menandakan bahwa Polda Kalteng sedang mencari bukti kuat terkait adanya dugaan pelanggaran hukum.
“Ini momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk mengurai carut-marut pengelolaan pelabuhan selama ini. Banyak hal yang harus dibuka ke publik, termasuk kejelasan status Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola Dermaga Habaring Hurung,” tegas Rudy.
Ia juga menyoroti lemahnya manajemen kepelabuhanan di Kotim, serta adanya wacana pemindahan aktivitas pelabuhan ke lokasi lain seperti Bagendang atau Pelangsian.
Menurut Rudy, sebelum itu dilakukan, harus ada transparansi menyeluruh terkait pengelolaan pelabuhan yang berjalan sekarang agar tidak meninggalkan masalah hukum.
“Kasus ini harus diungkap secara terang benderang, apakah ada unsur korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pidana lainnya. Jika memang ada indikasi itu, aparat harus berani menindak. Jangan sampai kasus ini menguap seperti angin lalu,” ujarnya. Rudy juga mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum ini, karena baru kali ini aparat masuk secara serius ke ranah pengelolaan pelabuhan di Kotim.
“Kita harus dukung agar Polda Kalteng bisa bekerja maksimal tanpa tekanan dari pihak mana pun. Ini demi kepentingan bersama, dan demi masa depan pelabuhan yang lebih profesional dan bersih,” tandasnya. (ang/yit)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!