Dokumen Rapat Hibah KPU Kotim Raib di DPRD, Penyidik Temukan Berkas "Nyasar" dari Seruyan

SAMPIT – Proses penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah di Gedung DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berlangsung tegang. Alih-alih mendapatkan data administrasi yang rapi, penyidik justru mendapati kenyataan pahit: dokumen-dokumen penting terkait rapat pembahasan anggaran hibah KPU Kotim senilai Rp40 miliar dikabarkan raib.

Penyidik yang menyisir ruang Bagian Perundang-undangan dan Risalah tidak menemukan arsip rekaman rapat, berita acara, maupun risalah rapat yang seharusnya menjadi bukti autentik proses pengajuan anggaran tersebut. Kondisi ini memicu kekecewaan tim kejaksaan di lapangan.

Salah satu pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kotim bahkan dikabarkan sempat mendapat teguran keras dari penyidik karena dianggap tidak kooperatif atau tidak mampu menunjukkan dokumen yang diminta.

“Kalau tidak salah, salah satu kepala bagian sempat kena semprot penyidik. Alasannya bermacam-macam, mulai dari pejabat lama yang lebih tahu sampai staf pengarsipan yang sudah tidak lagi bekerja di sana,” ungkap seorang sumber yang berada di lokasi penggeledahan.

Keanehan semakin memuncak ketika penyidik menemukan dokumen yang justru mencantumkan usulan dari KPU Kabupaten Seruyan di dalam tumpukan berkas yang diperiksa. Temuan "berkas nyasar" ini mengundang tanya besar dari tim penyidik mengenai kredibilitas proses administrasi dan pembahasan anggaran di DPRD Kotim.

“Penyidik sempat menyela dan mempertanyakan bagaimana bisa dokumen dari KPU Seruyan bisa masuk dan dibahas dalam rapat Komisi DPRD Kotim. Ini dianggap sebagai keteledoran yang sangat serius,” tambah sumber tersebut.

Karena tidak mendapatkan dokumen fisik yang dicari, penyidik akhirnya mengambil langkah tegas dengan menyita satu unit CPU komputer dari ruang sekretariat. Perangkat keras tersebut diduga menyimpan data digital risalah rapat serta pengarsipan yang selama ini tidak bisa ditunjukkan secara fisik oleh pihak DPRD.

“Yang dibawa hanya CPU-nya saja, tanpa monitor,” pungkasnya.

Hingga saat ini, pihak Sekretariat maupun pimpinan DPRD Kotim belum memberikan keterangan resmi terkait hilangnya dokumen-dokumen vital tersebut. Hilangnya bukti administrasi ini kini menjadi fokus baru bagi Kejati Kalteng dalam mendalami dugaan praktik korupsi dana hibah yang tengah membelit penyelenggara pemilu di Kotim. (*)