Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Standar Higiene Belum Terpenuhi, Operasional Delapan Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalteng Dihentikan Sementara

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Ilustrasi MBG.
Ilustrasi MBG.

Advertisement

 
PROKAL.CO- Langkah tegas diambil otoritas pengawas gizi di Kalimantan Tengah dengan menghentikan sementara operasional delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai awal April 2026. Keputusan ini dipicu oleh temuan di lapangan yang menunjukkan sejumlah fasilitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memenuhi standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) serta belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Di Kabupaten Lamandau, penghentian ini berdampak langsung pada dapur SPPG yang berlokasi di Nanga Bulik. Pihak sekolah pun telah memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa terkait jeda operasional ini guna keperluan perbaikan sistem pembuangan limbah dan area pencucian agar sesuai dengan standar kesehatan yang ketat. Kepala Dapur SPPG Nanga Bulik, Ayu Mutiara Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya meminimalkan risiko terhadap kualitas produksi dan keamanan pangan bagi para pelajar. Ia menekankan pentingnya perbaikan IPAL agar sesuai standar demi menjaga mutu gizi dan keselamatan konsumsi.

Kebijakan ini mengacu pada Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional. Berdasarkan laporan koordinasi regional, selain di Nanga Bulik, tujuh titik lainnya yang juga harus berhenti beroperasi sementara meliputi SPPG Pahandut Panarung 6 dan SPPG Pahandut Langkai 6 di Palangka Raya, SPPG Manuhing di Gunung Mas, SPPG Selat di Kapuas, SPPG Kahayan Hilir di Pulang Pisau, SPPG Murung di Murung Raya, serta SPPG Seruyan Hilir di Kuala Pembuang.

Advertisement

Meskipun penghentian ini disayangkan oleh sejumlah pelajar yang baru saja merasakan manfaat program, sebagian besar orang tua siswa justru menyatakan dukungannya. Mereka menilai aspek kebersihan dan sanitasi dapur adalah hal yang mutlak demi menjamin kesehatan anak-anak mereka agar terhindar dari risiko penyakit akibat dapur yang bermasalah. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan kedelapan SPPG tersebut akan kembali beroperasi normal karena pihak pengelola masih fokus melakukan perbaikan infrastruktur sanitasi agar program pemenuhan gizi dapat berjalan secara aman dan berkualitas. (mex/yit)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Survei Teranyat SMRC, 61 Persen Warga Tak Puas MBG, 71 Persen Warga Kurang Yakin KDMP Berkembang

Survei Teranyat SMRC, 61 Persen Warga Tak Puas MBG, 71 Persen Warga Kurang Yakin KDMP Berkembang

Sebanyak 61,4 persen warga, kurang atau tidak puas dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG Sedot Rp232,5 Triliun di APBN 2027, Pemerintah Diingatkan Jaga Kesehatan Fiskal

MBG Sedot Rp232,5 Triliun di APBN 2027, Pemerintah Diingatkan Jaga Kesehatan Fiskal

Makan Bergizi Gratis Sedot Rp232,5 Triliun di APBN 2027, Pemerintah Diingatkan Jaga Kesehatan Fiskal Daerah

Benda Tajam Teror Menu MBG di Kaltara, Ombudsman Minta Sekolah Tak Tinggal Diam

Benda Tajam Teror Menu MBG di Kaltara, Ombudsman Minta Sekolah Tak Tinggal Diam

TARAKAN – Keamanan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu sorotan tajam. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer