Kendalikan Karhutla Gambut di Kalteng, BNPB Tambah Armada Water Bombing Hingga 7 Unit

PALANGKA RAYA — Pemerintah pusat bergerak cepat menindaklanjuti perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil alih komando penanganan darurat dengan memperkuat armada pemadaman udara serta mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil menyusul prediksi BMKG yang mengindikasikan puncak fenomena El Nino 2026 akan berlangsung sepanjang Agustus hingga September. Ancaman musim kemarau ekstrem tersebut telah memicu meluasnya kebakaran lahan gambut di Kalteng hingga mencapai luas sekitar 3.069 hektare.

Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa penanganan di lapangan harus dimaksimalkan mengingat karakteristik tanah gambut di Kalteng yang tergolong sangat sulit dipadamkan jika api sudah terlanjur meluas.

“Malam ini saya bersama Gubernur Kalteng, Kapolda, dan Kemenko Polkam baru saja selesai melaksanakan laporan koordinasi penanganan karhutla. Ini merupakan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dua hari lalu sudah memimpin langsung rapat terbatas,” kata Suharyanto.

Menanggapi permintaan dari Pemerintah Provinsi Kalteng, BNPB memutuskan untuk mendatangkan armada tambahan. Jumlah helikopter pengebom air (water bombing) yang semula disiagakan sebanyak 3 unit akan ditambah secara bertahap hingga menjadi 7 unit guna memperkuat Satgas Darat yang sudah tergelar di seluruh kabupaten dan kota.

“Yang sekarang ada untuk water bombing ada 3 pesawat. Tadi Pak Gubernur memintanya dan saya menyanggupi secara bertahap permintaan beliau ada 7 unit. Minggu ini akan masuk 1 unit water bombing tambahan, didampingi 2 helikopter patroli dan helikopter Operasi Modifikasi Cuaca,” ungkap Suharyanto.

Selain penambahan armada udara, BNPB bersama pemda setempat menyepakati pemaksimalan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selagi potensi pertumbuhan awan hujan masih tersedia sebelum memasuki puncak kemarau.

Langkah taktis pusat ini disambut baik oleh Pemprov Kalteng yang telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menyatakan kesiapan penuh seluruh unsur Satgas untuk mengawal arahan BNPB melalui patroli terpadu dan respons cepat di lapangan. “Kami akan terus mengoptimalkan sinergi bersama TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, dan masyarakat. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menekan luas kebakaran,” tegas Ahmad Toyib. (*)