KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – Kabar peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027 menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Pemerintah daerah diminta mencermati kebijakan tersebut agar pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan aparatur dan kemampuan keuangan daerah.
Dorongan tersebut menyusul kesepakatan DPR RI bersama pemerintah pusat dalam rapat finalisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Kesepakatan itu mencakup peningkatan status PPPK paruh waktu dari berbagai bidang pekerjaan, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian status kepegawaian bagi tenaga PPPK.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Selain peningkatan status, PPPK yang telah diangkat menjadi penuh waktu juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kobar Muhammad Isro Wahyudin mendorong pemerintah kabupaten segera mencermati kebijakan pemerintah pusat. Penyesuaian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aturan pelaksanaan, kebutuhan aparatur, serta kemampuan anggaran daerah.
Koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan persoalan dalam penataan kepegawaian. Terlebih, setiap perubahan status kepegawaian perlu disertai perhitungan kebutuhan dan kesiapan pembiayaan.
DPRD Kobar berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status bagi tenaga PPPK paruh waktu yang selama ini menjalankan tugas pelayanan pemerintahan. Di sisi lain, penataan aparatur juga diharapkan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan peningkatan status PPPK tidak hanya memberikan kepastian bagi pegawai, tetapi juga dapat berjalan selaras dengan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan publik. (sla)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
