BALIKPAPAN-Rendahnya capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Balikpapan, harus menjadi perhatian. Pemkot Balikpapan yang telah mengetahui hambatan utama PTSL adalah regulasi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), tampak setengah hati mencari jalan tengah memberi kelonggaran. Sebaliknya, pemkot menyarankan agar lahan milik warga yang telah memiliki IMTN, diprioritaskan pada program pendaftaran sertifikat gratis ini.
Kepada Kaltim Post, Asisten Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Zulkipli menuturkan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan camat dan lurah menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan PTSL. Rapat koordinasi itu, dijanjikannya dilaksanakan secepatnya. “Karena saya pikir masih ada waktu untuk mengejar (progres PTSL) sampai akhir tahun,” katanya saat ditemui di Balai Kota Balikpapan, Senin (16/10).
Mantan kepala Satpol PP Balikpapan ini mengaku telah menerima laporan Kantor Pertanahan (Kantah)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan. Laporan itu memuat progres PTSL di Balikpapan yang hingga Oktober 2023, baru 20 persen dari target penerbitan sebanyak 2 ribu sertifikat. “Laporan dari BPN kurang lebih demikian. Tapi kan kami juga belum inventarisasi. Karena yang sudah IMTN juga banyak yang belum masuk program PTSL. Makanya kami dorong bisa langsung ke PTSL. Saya pikir, kalau itu dilakukan bisa cepat aja nanti pergerakannya,” ungkapnya.
Mengenai 11 kelurahan di Balikpapan yang “berseberangan” dengan melonggarkan persyaratan permohonan PTSL tanpa perlu mengantongi IMTN, Zulkipli berdalih setiap kecamatan memiliki persoalan pertanahan yang berbeda. “Masing-masing wilayah itu berbeda kasus dan berbeda persoalan tanahnya. Bisa saja ini yang sudah klir, oke. Tetapi yang bermasalah, enggak bisa kita paksakan. Makanya kami akan koordinasikan dulu. Camat dan lurah akan kami panggil lagi, untuk membahas mengenai PTSL ini,” sebutnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Dwi Farisa Putra Wibowo menuturkan, persoalan IMTN yang menghambat PTSL tidak hanya terjadi di Balikpapan. Berdasarkan hasil observasi Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, selain Balikpapan yang memiliki Perda 1/2014 tentang IMTN dan Perwali 33/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda 1/2014 tentang IMTN, ada empat daerah lainnya yang menerapkan konsep IMTN.
Yakni Penajam Paser Utara (PPU) dengan Perda 18/2017, Samarinda dengan Perda 2/2019, Kutai Kartanegara melalui Perda 2/2017, dan Berau melalui Perda 5/2018 tentang Penyelenggara Administrasi Penguasaan Tanah Negara. Dari empat daerah tersebut, sambung dia, PPU-Kukar tidak menjalankan perda yang dibuat. “Sehingga persoalan yang dialami di Balikpapan terkait terhambatnya program PTSL, juga terjadi di dua daerah tersebut (Samarinda dan Berau),” katanya.
Fery, sapaan akrab Dwi Farisa Putra Wibowo melanjutkan, polemik IMTN yang dinilai menghambat PTSL telah terdeteksi jauh hari dan kini bermasalah di Balikpapan. Fery menuturkan, sebagaimana kajian sistemis yang telah dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Kaltim pada 2019 lalu, penyelenggara IMTN berpotensi bermasalah. Akan tetapi, wali kota Balikpapan kala itu (Rizal Effendi) hingga saat ini dijabat Rahmad Mas'ud, tidak menjalankan koreksi perbaikan penyelenggaraan IMTN.
Adapun koreksi Ombudsman adalah, Pemkot Balikpapan perlu meninjau ulang Perda IMTN menyesuaikan kondisi dan situasi Balikpapan yang berkembang dengan menambah norma yang pada intinya, camat dan/atau lurah dapat menerbitkan persyaratan PTSL, dalam hal ini adalah Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas (SPPTB), Persetujuan Pihak yang Berbatasan (saksi batas), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dalam rangka mendukung program PTSL.
“Sebab, resolusi wali kota Balikpapan dengan menerbitkan instruksi wali kota, tidak memberikan kepastian hukum. Terkait masalah hukum di kemudian hari bagi para penyelenggara pelayanan IMTN,” tegas dia.
Di sisi lain, keberadaan Perda 1/2014 sebenarnya tidak sinkron dengan tata cara pendaftaran tanah di kantah/BPN. Sebab, IMTN tidak menjadi syarat untuk menyertifikasikan tanah menjadi hak milik. Aturan yang dimaksud hanya mensyaratkan alas hak dan PTSL, hanya membutuhkan SPPFBT.
Fery mengungkapkan, Ombudsman RI Perwakilan Kaltim pada dasarnya telah mengomunikasikan hal tersebut di berbagai kesempatan, baik dengan wali kota maupun kantah/BPN. Menurutnya, hasil kajian yang mereka lakukan pada 2019 masih relevan untuk ditindaklanjuti Pemkot Balikpapan. “Jika wali kota Balikpapan mempunyai komitmen untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu meninjau kembali Perwali Pelaksanaan Perda Nomor 1/2014. Hasil kajian kami dapat menjadi dasar untuk Pemkot Balikpapan meninjau perwali pelaksanaan Perda Nomor 1/2014 itu,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, gubernur Kaltim perlu turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan IMTN. “Tahun depan kami akan melakukan kajian serupa di Berau. Karena problem serupa terjadi seperti di Balikpapan,” katanya. Sebelumnya, Kepala Kantah/BPN Balikpapan Herman Hidayat mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah intens menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan. Bahkan dirinya beberapa kali diajak diskusi mengenai kebijakan IMTN yang diterapkan di Balikpapan sejak 2014. “Dalam setiap rapat kami selalu hadir. Bahkan, dalam rapat yang dilaksanakan melalui daring,” katanya ditemui di kantornya pekan lalu. (riz/k16)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!