Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni Desak Usut Tuntas Perambahan Hutan Pendidikan Unmul, Siapkan Langkah Advokasi

Faroq Zamzami
Penulis: Faroq Zamzami❯
Aji Mirni Mawarni
Aji Mirni Mawarni

PROKAL.CO-Hutan pendidikan Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman (Unmul), dirusak dengan penambangan batu bara ilegal.


Advertisement

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim Aji Mirni Mawarni mengecam hal tersebut.

Kata dia, dari data yang ada, aktivitas melanggar hukum itu telah merusak lahan seluas 3,26 hektare.

Tepatnya di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Unmul.

Advertisement

Padahal area dengan luas total 299 hektere tersebut sejak 1974 telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, riset, dan pendidikan lingkungan.

Di saat pemerintah tengah bahu-membahu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan Indonesia, sampai mendirikan Sekolah Rakyat, ternyata hutan pendidikan di Kaltim justru digerus oleh tambang, yang sarat kepentingan jangka pendek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya mengecam keras aktivitas tambang ilegal tersebut. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku, tanpa tebang pilih. Pelaku juga harus mengganti rugi kerusakan lingkungan,” kata Aji Mirni Mawarni, Rabu (9/4/2025).

Advertisement

Kata dia, penegakan hukum secara tegas sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah berulangnya kejadian serupa, terutama di kawasan pendidikan lingkungan, riset, atau area konservasi lainnya.

Pemerintah juga perlu memaksimalkan pengawasan plus pencegahan secara serius dan terpadu agar tidak kebobolan lagi oleh eksploitasi ilegal yang bisa merugikan generasi masa depan.

Koordinasi lintas sektor di level pusat dan daerah, terutama dengan penegak hukum, harus diperkuat agar hutan pendidikan dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Pasalnya, pihak Fakultas Kehutanan Unmul mengatakan sudah melaporkan tindakan penyerobotan tersebut, namun belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang.

Belum lagi, pertambangan berpola "hit and run" (gali, ambil, lari) itu telah mengakibatkan longsor di area KHDTK Unmul.

“Saya juga mendorong Komite III DPD RI mengawal dan mengadvokasi kasus ini. Saya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komite III. Insyaallah hasil advokasi akan direkomendasikan ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Kasus penyerobotan hutan diklat/hutan laboratorium Unmul ini harus menjadi momentum introspeksi bagi semua pihak, terutama Pemprov Kaltim, bahwa komitmen terhadap pelindungan lingkungan dan pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

“Sebagai putri Kaltim yang menghargai sejarah, perlu saya sampaikan bahwa secara umum lahan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) merupakan hibah dari Haji Adji Pangeran Afloes, mantan Gubernur Kalimantan Barat, yang juga cucu dari Sultan Adji Muhammad Sulaiman. Hibah tersebut memiliki visi jangka panjang untuk dunia pendidikan Kaltim,” ujarnya.

“Sudah semestinya kita semua bersinergi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan di Kaltim. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu memaksimalkan peran dan kontribusi dalam mengawal pembangunan berkelanjutan, baik dalam sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” lanjutnya. (far)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiongkok "Lapar" Batu Bara, Sektor Tambang Kaltim Bangkit dan Tren Positif di Triwulan II 2026

Tiongkok "Lapar" Batu Bara, Sektor Tambang Kaltim Bangkit dan Tren Positif di Triwulan II 2026

Meski masih terkontraksi 5,70 persen yoy, volume ekspor batu bara membaik pada triwulan II dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7

Gelombang PHK Hantam Tapin: Ratusan Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Lesunya Sektor Tambang

Gelombang PHK Hantam Tapin: Ratusan Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Lesunya Sektor Tambang

Area pertambangan batu bara di Kabupaten Tapin. Di sektor ini banyak pemutusan hubungan kerja. (Rasidi Fadli/Radar Banjarmasin)

Saatnya Meninjau Kembali Keadilan Fiskal bagi Daerah Penghasil SDA, Rp 269 Triliun dari Batu Bara, Berapa yang Kembali ke Kaltim?

Saatnya Meninjau Kembali Keadilan Fiskal bagi Daerah Penghasil SDA, Rp 269 Triliun dari Batu Bara, Berapa yang Kembali ke Kaltim?

Berita mengenai capaian devisa hasil ekspor batu bara Indonesia yang menembus Rp 269 triliun hanya dalam enam bulan pertama tahun 2026 tentu patut diapresiasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer