PLN–BPN Percepat Sertifikasi Aset Listrik di Kukar, 42 Titik Tower SUTT 150 kV Rampung Diukur

PROKAL.co, KUTAI KARTANEGARA – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) mempercepat pengamanan aset kelistrikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bersama Kantor Pertanahan (Kantah) setempat, PLN menuntaskan pengukuran lahan pada 42 titik tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Melak–Kota Bangun sebagai bagian dari proses sertifikasi aset negara.

Langkah ini menjadi bagian krusial dalam memastikan kepastian hukum atas aset infrastruktur ketenagalistrikan, sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Timur yang terus berkembang. Pengukuran lapangan yang dilakukan sejak Februari 2026 tersebut akan menjadi dasar penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) oleh Kantah Kukar, sebelum dilanjutkan ke tahap penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Sesuai aturan yang berlaku, tahapan ini merupakan prasyarat administratif yang menentukan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan aset strategis negara di sektor ketenagalistrikan.

Di lapangan, proses pengukuran tidak berjalan tanpa tantangan. Tim gabungan PLN dan Kantah harus menghadapi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi serta kondisi geografis yang didominasi perbukitan terjal dan lokasi terpencil. Sejumlah titik tower bahkan hanya dapat diakses melalui jalur non-eksisting, sehingga tim harus membuka akses secara manual untuk mencapai lokasi pengukuran.

Meski demikian, kegiatan tetap berjalan sesuai target melalui koordinasi intensif antara Tim Sertifikasi Aset PLN UIP KLT, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 3 (UPP KLT 3), dan Kantah Kukar.

General Manager PLN UIP KLT Basuki Widodo menegaskan bahwa percepatan sertifikasi aset merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi operasional perusahaan sekaligus melindungi kepentingan negara.

“Kami mengapresiasi kolaborasi solid antara PLN dan Kantah Kukar di tengah tantangan medan dan cuaca yang tidak mudah. Penyelesaian pengukuran ini menjadi milestone penting dalam memastikan aset negara terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan kelistrikan,” ujar Basuki.

Ia menambahkan, pengamanan aset tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan sistem kelistrikan di daerah.

“Legalitas aset adalah fondasi utama dalam menjaga keandalan infrastruktur. Dengan sertifikasi yang jelas, PLN dapat memastikan operasional jaringan berjalan tanpa hambatan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal dan berkelanjutan,” katanya.