Pemprov Kaltim Pastikan Program "Gratispol" Transparan, Bantah Isu Monopoli Travel

 SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memberikan tanggapan tegas terhadap isu miring yang beredar di media sosial mengenai program umrah dan haji gratis atau yang dikenal dengan sebutan "Gratispol". Klarifikasi ini muncul setelah adanya unggahan dari akun anonim yang menuduh adanya keterlibatan perusahaan travel tertentu dalam pelaksanaan program tersebut tanpa didukung data yang valid.

Kepala Biro Kesra Setda Prov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah hoaks dan berpotensi menyesatkan publik. Salah satu poin utama yang ia bantah adalah kabar mengenai keterlibatan PT ASA Tour dalam keberangkatan jemaah. Dasmiah memastikan bahwa pada pelaksanaan program tahun 2025 lalu, perusahaan yang dimaksud sama sekali tidak terdaftar sebagai penyelenggara yang memberangkatkan jemaah melalui dana pemerintah. Terlebih lagi untuk tahun 2026, ia menyatakan bahwa hingga saat ini memang belum ada agenda keberangkatan jemaah.

Lebih lanjut, Dasmiah menjelaskan bahwa peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam program ini murni sebagai fasilitator sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menjamin tidak pernah ada arahan atau penunjukan sepihak kepada para jemaah untuk menggunakan jasa biro perjalanan tertentu. Seluruh jemaah memiliki kebebasan penuh dalam menentukan biro perjalanan yang mereka inginkan, dengan syarat perusahaan tersebut memiliki izin resmi dari pihak berwenang.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, Biro Kesra juga memaparkan daftar penyelenggara perjalanan yang telah sukses memberangkatkan jemaah pada tahun 2025, seperti PT WPU, PT AMS, PT APW, dan PT CMW. Data ini dipublikasikan untuk menepis anggapan adanya dominasi pihak tertentu yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Menutup pernyataannya, Dasmiah menyayangkan munculnya opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di ruang digital, terutama yang berasal dari sumber yang tidak jelas identitasnya. Ia menekankan bahwa meskipun pemerintah terbuka terhadap kritik masyarakat, setiap masukan seharusnya didasarkan pada data yang akurat. Masyarakat Kalimantan Timur pun diimbau untuk semakin bijak dalam menyaring informasi dan menjadikan media sosial sebagai sarana edukasi yang sehat, mengingat program "Gratispol" memiliki dampak sosial yang besar bagi para marbot dan tokoh masyarakat di Benua Etam. (*)