Bakal Didemo Besar-Besaran pada 21 April, Begini Respon Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

SAMARINDA – Menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan oleh Aliansi Rakyat Kaltim pada Selasa, 21 April 2026, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memberikan respons resmi. Di tengah tensi yang mulai memanas, orang nomor satu di Bumi Etam ini memilih pendekatan persuasif dengan menekankan pentingnya ruang dialog ketimbang pengerahan massa di jalanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat menghadiri pelantikan Ikatan Keluarga Toraja (Ikat-PMTI) Kaltim di Kompleks Kegubernuran, Sabtu malam. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi sangat menghormati kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Namun, ia memberikan catatan tebal agar aksi tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban masyarakat.

"Kami menghormati demonstrasi sebagai hak konstitusional. Tapi jangan sampai anarkis atau merusak fasilitas umum. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, yang rugi adalah masyarakat kita sendiri," ujar Rudy Mas'ud di hadapan tamu undangan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa stabilitas keamanan adalah aset berharga yang membuat Kalimantan Timur dipercaya menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berharap reputasi Kaltim sebagai daerah yang kondusif tidak tercoreng oleh aksi-aksi yang dinilainya kurang substansial. Rudy secara terbuka mengajak para koordinator aksi untuk duduk bersama dan mengedepankan "dialogtika" dalam menyampaikan aspirasi.

Menariknya, Rudy menepis anggapan bahwa dirinya sulit ditemui oleh rakyatnya sendiri. Ia mengeklaim bahwa Kompleks Kantor Gubernur selalu terbuka 24 jam bagi siapa saja, mulai dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluh kesah secara langsung.

"Jangan ada anggapan sulit bertemu gubernur. Kami ini pelayan masyarakat Kalimantan Timur. Saya lebih senang kalau kita mengutamakan dialog daripada sekadar aksi di lapangan," tambahnya. Dengan sikap terbuka ini, publik kini menanti apakah Aliansi Rakyat Kaltim akan menyambut tawaran dialog tersebut atau tetap memilih tumpah ke jalan pada 21 April mendatang guna menyuarakan tuntutan mereka. (*)