Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Perwako hingga Evaluasi Berkala, Program Tanam Pohon Dinilai Kunci Bangun Karakter dan Ketahanan Pangan

W
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. (foto: wawan/prokal)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. (foto: wawan/prokal)

Advertisement

 

PROKAL.co, BALIKPAPAN – Pemerintah daerah didorong tidak hanya menggagas program penanaman pohon, tetapi juga memperkuatnya melalui regulasi yang jelas serta evaluasi berkala agar berdampak nyata, khususnya dalam membangun karakter generasi muda dan ketahanan pangan.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengatakan bahwa intervensi pemerintah sangat penting, terutama melalui penerbitan peraturan wali kota (perwako) atau peraturan kepala daerah lainnya. Regulasi tersebut dinilai menjadi landasan agar program dapat dijalankan secara sistematis hingga ke tingkat sekolah.

Advertisement

“Kalau ingin membangun ketahanan pangan berbasis sekolah, maka pemerintah kota atau kabupaten harus menyiapkan regulasinya. Dengan adanya perwako, nanti Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah akan bergerak,” ujar pria yang pernah menjadi Pj Gubernur Kaltim ini.

Ia menjelaskan, sekolah merupakan institusi yang tunduk pada kebijakan daerah. Karena itu, regulasi yang kuat akan memastikan program berjalan serentak dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar penghijauan, program menanam pohon juga dinilai memiliki manfaat ganda dalam membentuk karakter siswa. Setiap siswa dapat diwajibkan menanam dan merawat satu tanaman, bukan semata dilihat dari hasil tanamannya, tetapi dari nilai disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan yang ditanamkan.

Advertisement

“Ini bukan soal menanam terong atau tanaman lain, tapi bagaimana membangun disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program melalui pengawasan dan evaluasi rutin. Menurutnya, kebijakan tanpa evaluasi akan kehilangan arah dan berpotensi tidak berjalan efektif.

“Minimal setiap tiga bulan harus ada evaluasi. Kebijakan tanpa evaluasi itu seperti tidak punya arah. Selama ini persoalannya tidak ada KPI (Key Performance Indicator, RED) yang jelas,” tegas Akmal.

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam kegiatan penanaman mangrove, yang tidak hanya berfungsi menjaga lingkungan, tetapi juga mendukung ekosistem tambak dengan menyediakan pakan alami bagi ikan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sering-Sering Turun ke Lapangan, Wabup Berau Minta OPD Proaktif Jaga Ketahanan Pangan

Sering-Sering Turun ke Lapangan, Wabup Berau Minta OPD Proaktif Jaga Ketahanan Pangan

Wabup Berau, Gamalis, menekankan pentingnya peran aktif OPD, khususnya yang membidangi sektor pertanian dan ketahanan pangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer