Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Masalah Lahan Warga di Kawasan Cagar Alam

W
Penulis: Wawan❯
Isu Cagar alam masih jadi permasalahan pembangunan yang banyak ditemukan di beberapa desa di Paser. 
Isu Cagar alam masih jadi permasalahan pembangunan yang banyak ditemukan di beberapa desa di Paser. 

Advertisement

 

PROKAL.co, TANAH GROGOT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mendesak pemerintah pusat untuk segera mencari solusi konkret terkait polemik lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan Cagar Alam (CA). Status konservasi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan fasilitas umum bagi warga yang sudah bermukim secara turun-temurun.

Persoalan ini menjadi agenda utama dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I dan Komisi III DPRD Paser ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (8/5/2026) lalu. 

Advertisement

Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin menjelaskan hasil kunjungan, menurutnya pemerintah pusat harus hadir memberikan kepastian hukum bagi warga pesisir. Menurutnya, banyak warga telah menetap jauh sebelum status Cagar Alam ditetapkan, sehingga aspek sosial harus menjadi pertimbangan utama selain regulasi lingkungan.

"Warga di wilayah itu sudah tinggal sejak lama. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak dirugikan. Kami harap ada kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi konservasi," kata Zulkifli, Senin (11/5/2026).

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Paser Kasri menjelaskan bahwa status kawasan lindung membuat pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Pemda tidak dapat membangun infrastruktur maupun melakukan penataan wilayah di area tersebut.

Advertisement

Dampak lainnya juga dirasakan langsung oleh sektor ekonomi, di mana warga tidak lagi leluasa mengelola lahan pertanian dan usaha pesisir yang menjadi sumber penghidupan utama mereka.

"Karena statusnya kawasan lindung, pemerintah daerah tidak bisa leluasa membangun fasilitas. Kami meminta pusat menyiapkan langkah konkret, termasuk kemungkinan penyediaan lahan relokasi atau lahan usaha bagi warga terdampak," kata Kasri.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Paser mendorong adanya pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Kasri menegaskan, jika relokasi menjadi opsi terakhir, pemerintah harus menjamin tempat tinggal dan sumber penghidupan yang layak bagi warga.

Pihak BKSDA Kaltim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi koordinasi antara DPRD Paser dengan Direktorat Jenderal KSDAE guna mencari jalan tengah yang tidak merusak ekosistem namun tetap melindungi hak-hak masyarakat lokal.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Setujui APBD Perubahan 2026, Ini Pesan Banggar DPRD Paser

Setujui APBD Perubahan 2026, Ini Pesan Banggar DPRD Paser

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser dan Pemerintah Kabupaten Paser menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentan

DPRD Paser Minta Penyaluran BBM Subsidi Diperketat dan Tertibkan Pengetap

DPRD Paser Minta Penyaluran BBM Subsidi Diperketat dan Tertibkan Pengetap

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperketat penyaluran Bahan Bakar

Banyak Keluhan Soal Takaran, DPRD Paser Desak Sidak Metrologi ke Pertamini

Banyak Keluhan Soal Takaran, DPRD Paser Desak Sidak Metrologi ke Pertamini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap penjual

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer