Optimalkan Potensi Pemuda, Pansus I DPRD Paser Matangkan Raperda Pembangunan Kepemudaan

PROKAL.co, TANAH GROGOT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus berkomitmen dalam mendorong kemajuan generasi muda di Bumi Daya Taka. Hal ini dibuktikan melalui langkah taktis Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Paser yang menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Kepemudaan pada Selasa (19/5/2026).
Rapat yang berlangsung dinamis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus I, Andi M. Rizal Ashari, serta didampingi oleh anggota Pansus I lainnya, yaitu M. Rama Romilza Azhari dan Regina Fabiola Harwiandani Nostradida. Agenda ini juga melibatkan berbagai dinas terkait, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), hingga organisasi kemahasiswaan.
Wakil Ketua Pansus I, Andi M. Rizal Ashari, menjelaskan bahwa pembahasan intensif ini dilakukan untuk menyempurnakan draft Raperda sebelum nantinya disahkan dan dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat.
"Kita ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar matang, komprehensif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan riil pemuda di Kabupaten Paser," kata Andi Rizal.
Di sisi lain, anggota Pansus I, Regina Fabiola Harwiandani Nostradida, memberikan catatan kritis mengenai pentingnya akurasi basis data dalam menyusun regulasi. Menurutnya, validitas data dari Badan Pusat Statistik (BPS) harus terus dikawal agar Perda yang dilahirkan tepat sasaran.
Senada dengan tim Pansus, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Paser, M. Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa urusan kepemudaan tidak boleh hanya dibebankan kepada satu instansi saja.
"Tanggung jawab kepemudaan itu jangan sampai hanya ada di Disporapar saja. Tidak mungkin hanya satu dinas yang bertanggung jawab secara terpusat. Ini adalah kerja kolaboratif," tegas Iskandar.
Plt. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Paser, Syarif Rakhmadani memaparkan bahwa Raperda ini sejatinya telah digodok sejak tahun 2025 dengan menyerap banyak masukan dari OKP serta telah selaras dengan Undang-Undang Kepemudaan.
"Kami berharap Raperda ini memiliki target penyelesaian yang jelas, terutama yang berkaitan dengan Peraturan Bupati (Perbup). Kami juga tengah beraudiensi dengan BPS terkait penilaian kepemudaan di daerah," jelas Syarif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




